Round-Up

Kecaman ke Dewas KPK Sebab Sanksi Etik Lili Pintauli Dinilai Ringan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 08:02 WIB

PKS Sindir KPK

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun menyindir KPK karena ulah komisionernya. Mardani menilai semestinya pimpinan KPK memiliki standar integritas yang tinggi.

"Ini sesuatu yang serius, KPK kian buat sedih," kata Mardani kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Mardani pun memberikan catatan untuk Dewas KPK. Menurutnya, putusan terhadap Lili merupakan kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal karena hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat.

"Catatan untuk Dewas kesalahan kecil yang tidak dihukum dengan pantas bisa berujung pada kesalahan besar. Ayo semua jaga KPK kita, awasi dan puji yang baik dan kritisi yang salah," ujarnya.

ICW Kritik Dewas

ICW mengkritik Dewas KPK yang hanya menjatuhkan sanksi potongan gaji terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar meskipun melanggar kode etik berat terkait kasus Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. ICW menilai dewas memperburuk citra KPK di mata publik.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut perbuatan Lili Pintauli dapat disebut sebagai perbuatan koruptif. Menurutnya, semestinya Dewas KPK tidak hanya mengurangi gaji pokok Lili, tetapi juga meminta yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisioner KPK.

"Desakan agar Lili Pintauli segera hengkang dari KPK bukan tidak berdasar. Ada sejumlah alasan, baik secara yuridis maupun moral, yang melandasinya," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Alasan pertama, tindakan Lili sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Regulasi itu menyebutkan bahwa Komisioner KPK berhenti karena terbukti melakukan perbuatan tercela.

"Tidak hanya dua perbuatan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas saja, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI juga menemukan adanya maladministrasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komisioner KPK--salah satunya Lili--dalam penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK," ucapnya.

Dalam regulasi lain, tepatnya Bab II Angka 2 Etika Politik dan Pemerintahan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, sudah menegaskan pula bahwa pejabat publik harus siap untuk menanggalkan jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran dan tidak mampu memenuhi amanah yang diberikan kepadanya.

"Kedua, putusan etik yang dikenakan kepada Lili semakin memperburuk citra KPK di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga antirasuah itu terus menurun sejak beberapa waktu terakhir," ujarnya.