Pakar Unpad Soroti Dewas KPK soal Sanksi Ringan Lili Pintauli

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 15:28 WIB
Lili Pintauli Siregar
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Bandung -

Polemik sanksi ringan yang diberikan Dewan Pengawas (Dewas) KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar turut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Pakar komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Aceng Abdullah menyoroti soal aturan sanksi dalam peraturan Dewas KPK.

"Ini sebetulnya kesalahan ada di peraturan dewan pengawas," ucap Aceng saat berbincang dengan detikcom via sambungan telepon, Selasa (31/8/2021).

Aceng menyoroti peraturan yang diterbitkan tahun 2020. Sanksi di peraturan Dewas KPK tersebut dinilai Aceng sangat rendah ketimbang pelanggaran yang dilakukan. Adapun dalam peraturan Dewas KPK ini disebutkan bila sanksi ringan hanya teguran, sanksi sedang pemotongan gaji yakni 10-20 persen gaji pokok dan sanksi berat 40 persen gaji pokok.

Menurut Aceng, bila dibandingkan dengan kesalahan yang dibuat Lili, sanksi yang diberikan cenderung lebih ringan. Hal ini pun dikhawatirkan tak ada efek jera bagi para anggota KPK bila melakukan kesalahan di lain hari.

"Yang jadi persoalan gaji pokok kecil. Jadi gaji pokok pejabat negara itu kan kalau KPK, itu anggota KPK apalagi pengurus KPK, dia wakil KPK itu gaji pokok Rp 4,6 juta dipotong jadi sekitar sebulan Rp 1,8 juta. Sementara yang gede kan tunjangannya. Tunjangan segala macem Lili itu bisa dapat Rp 100 jutaan. Jadi, Rp 1,8 juta nggak ada apa-apanya," tutur dia.

Aceng mengatakan perlu adanya revisi peraturan Dewas KPK. Terlebih pada sisi sanksi bagi anggota KPK.

"Oleh karena itu harus didesak peraturan dewan pengawas, sanksi hukum harus direvisi. Terus nggak ada dipecat, tapi diminta mengundurkan diri. Gimana kalau enggak mau mengundurkan diri? Jadi itu yang paling berat sekali, paling ujung sanksinya KPK mengundurkan diri atau nggak mau?" tuturnya.

"Kalau kita sebagai rakyat, ya ngapain cuma sanksi potong gaji. Jadi sekarang kalau bisa menerima di atas 100 dengan tunjangan beragam, sehingga take home pay dia masih tinggi. Dipotong gaji pokok, aduh ini aturan bagaimana," kata Aceng menambahkan.

Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melanggar kode etik dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. Dewas menilai Lili melakukan kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

"Mengadili satu menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers, Senin (30/8).

Tumpak menerangkan Lili juga disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. "Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Tumpak.

(bbn/bbn)