.webp)
DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membentuk panitia khusus (Pansus) Penanggulangan COVID-19. Ketua Pansus Penanggulangan COVID-19 DPRD Provinsi Jateng A. Baginda Muhammad Mahfuz mengatakan pembentukan ini sebagai upaya dalam rangka membantu menelisik berbagai masalah penanganan pandemi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
"Salah satu tujuan dibentuknya pansus yakni membantu sekaligus mengawasi kinerja pemerintah agar mampu memberikan kebijakan yang tepat saat gelombang pandemi muncul. Dewan juga akan mengawal proses recovery, baik pendidikan maupun ekonomi yang sangat terdampak pandemi," dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).
Lebih lanjut, dalam Dialog bersama Parlemen-Prime Topic dengan tema 'Sinergi Penyelamatan Rakyat dari Pandemi', ia membeberkan 4 alasan utama yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Pansus COVID.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita lihat dari angka (kasus) COVID-19, Jawa Tengah itu 3 terbesar se-Indonesia. Angkanya sekitar 420 ribu sekian. Kemudian angka kematiannya tertinggi mencapai 27,7 persen dari jumlah total. (Bahkan) lebih tinggi dari DKI. DKI yang jumlah kasusnya 400 ribu sekian, angka kematiannya justru masih di bawah jawa tengah. Ini yang membuat kita harus menginvestigasi ada apa dengan angka kematian di Jawa Tengah," jelasnya.
Selain itu, menurut baginda perbedaan data antara provinsi dan pusat, serta provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi bahan pertimbangan. Tidak hanya data soal angka kasus saja, melainkan sampai ke besar penggunaan anggaran DAU. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai upaya antisipasi lonjakan kasus di kemudian hari, serta untuk menanggulangi dampak pascapandemi, terutama dampak sosial-ekonomi.
"Walaupun COVID ini (mulai) reda, tapi kita tahu dulu COVID dimulai sekitar bulan November- Desember itu kan puncaknya gelombang pertama. Kemudian bulan Maret-April sudah mulai reda. Dan mayoritas kita berpikir oh COVID mau selesai. Ternyata tidak, ada gelombang yang kedua. Tidak menutup kemungkinan ini ada gelombang yang ketiga," terang Baginda.
"Bukannya kita mengharapkan (seperti itu), tapi ini pembelajaran. Supaya lebih siap untuk gelombang berikutnya, misalnya ada gelombang yang ketiga," lanjut dia.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Yulianto Prabowo mengatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk menyelamatkan masyarakat dengan cara memutus mata rantai penularan melalui kebijakan tes, lacak, isolasi, dan vaksinasi.
"Pemprov Jateng menargetkan akhir 2021 terbentuk herd immunity dengan jumlah orang yang harus divaksin mencapai 28,7 juta orang sehingga dosis vaksin yang dibutuhkan adalah 2,5 juta vaksin," kata Yulianto.
Yulianto menyebut saat puncak, kasus positif harian di Jateng mencapai 36 ribu. Namun, saat ini jumlah tersebut telah turun menjadi sekitar 9500 kasus. Begitu pula dengan angka kematian. Menurutnya, pada saat puncak gelombang kedua, jumlah kematian sebanyak 10 orang per kabupaten/kota, namun sekarang hanya 39 orang se-Jawa Tengah. Artinya hanya 1 kasus kematian di setiap kabupaten/kota.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi UKSW Salatiga, Daniel Kameo menambahkan secara makro, sektor ekonomi terkontraksi hingga minus. Selama pandemi, sektor yang dinilainya paling terpukul dan paling banyak mengalami kerugian yaitu sektor pariwisata seperti hotel dan tempat wisata.
"Sementara, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang bertahan di masa pandemi sehingga harus diperkuat sistem produksi dan sistem kelembagaannya," pungkasnya.
Sebagai informasi acara Dialog bersama Parlemen-Prime Topic dilaksanakan di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang pada Senin (30/8) lalu.
(prf/ega)
