.webp)
DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar 'Dialog bersama Parlemen: Prime Topic' dengan tema 'Strategi Penanganan Pupuk Langka & Kesejahteraan Petani' di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang. Acara yang dilaksanakan pada Jumat (18/8) lalu ini membahas upaya penguatan sektor pertanian.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.
"Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalahan subsidi juga ruwet setiap tahunnya. Data pemerintah mengatakan subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah," ujar Legislator PDI Perjuangan itu dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, Asil Tri Yuniati menambahkan salah satu tujuan subsidi pupuk yaitu untuk menghindari gejolak harga pupuk. Sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani.
Ia menjelaskan, menurut aturan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya. Menurutnya dalam penyusunan RDKK sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian.
"Upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat. Ada 2 alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh," jelas Asil.
Di sisi lain, Guru Besar dari Universitas Agung Podomoro Jakarta, Profesor Sony Heru Priyanto menilai penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Hal ini karena data pertanian dapat berubah setiap saat. Menurutnya dalam hal digitalisasi data sudah menjadi sebuah keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time.
"Terkait usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi pascapanen saya sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya harga wajar tapi harus harga makmur. Karena, rata-rata negara yang makmur harga pangannya mahal," pungkasnya.
(ega/ega)
