Legislator PDIP: Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan Diduga Langgar UU Pemda

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 19:20 WIB
I Wayan Sudirta
I Wayan Sudirta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta turut menyoroti polemik surat Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta sumbangan. Sudirta menduga surat Gubernur Sumbar minta sumbangan melanggar Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

"Sekalipun tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, kalau kepolisian sudah menemukan indikasi adanya tindak pidana dalam kasus tersebut, silakan diusut secara transparan untuk menemukan siapa-siapa yang terlibat dalam terbitnya surat permintaan sumbangan yang mendapat sorotan masyarakat tersebut," kata Sudirta kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Sudirta menduga surat permintaan sumbangan tersebut melanggar Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 ayat (1) tersebut mengatur perihal larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan kepada pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya.

"Dalam kasus di Sumatera Barat ini, ada indikasi pelanggaran Pasal 76 ayat (1) butir a ini," terang Sudirta.

Dia menuturkan program penerbitan buku dan pembuatan situs tentang daerah, sebagaimana tertera dalam surat permintaan sumbangan dimaksud, semestinya dianggarkan dalam APBD. Selain karena kewajiban daerah, agar perencanaan, pelaksanaan dan penganggarannya dapat dikontrol DPRD setempat.

"Bahwa Gubernur beralasan, tidak terlalu ingat karena banyaknya menandatangani surat dan menyatakan surat disiapkan oleh Sekretaris Daerah, itu bagian dari keterangan yang perlu diusut polisi," tutur Sudirta.

"Apakah ada orang tertentu memanfaatkan situasi dan proses penandatanganan surat-surat ini dengan menyelipkannya surat dimaksud agar mendapat tanda tangan Gubernur atau seperti apa fakta sebenarnya, polisi bisa mengusutnya secara profesional," imbuh anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.