MK Tolak Gugatan Pilbup Pesisir Selatan Gegara Bupati Jadi Terpidana

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 11:00 WIB
Sidang lanjutan uji materi UU dengan agenda mendengarkan keterangan dari perwakilan Pemerintah dan Komisi IX DPR RI digelar di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Sidang MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan Pemilihan Bupati Pesisir Selatan (Passel), Sumatera Barat (Sumbar). Gugatan diajukan oleh calon yang kalah, Hendrajoni, yang juga Bupati Passel 2016-2021.

MK menyatakan tidak berwenang karena materi gugatan diajukan setelah Bupati terpilih, Rusma Yul Anwar, dilantik oleh Gubernur Sumbar. Rusma dilantik menjadi Bupati pada 26 Februari 2021.

"Peristiwa setelah tahapan pemilihan bupati sehingga bukan lagi kewenangan MK," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Selasa (31/8/2021).

Berdasarkan fakta yang diperiksa MK, tidak ada alasan hukum dan UU bagi MK untuk mengadili perkara tersebut.

"Mengadili, menyatakan MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon," ujar Anwar.

Sebagaimana diketahui, Hendrajoni adalah Bupati Pessel 2016-2021, sedangkan Rusma adalah wakilnya, yang menang pilkada dan dilantik untuk menjadi Bupati hingga 2024.

Dalam Pilkada 2020, Rusma Yul Anwar, yang berpasangan dengan Rudi Hariyansyah, memperoleh 128.922 suara (57,24%), jauh di atas Bupati petahana Hendrajoni-Hamdanus 86.074 (38,22%), dan mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan Dedi Rahmanto Putra-Arfianof Rajab, yang hanya memperoleh 10.220 (4,54%).

Namun, sehari menjelang pelantikan Rusma sebagai Bupati pada 26 Februari 2021, MA mengeluarkan putusan yang isinya menolak permohonan kasasinya dalam perkara pidana khusus lingkungan.

Rusma dijatuhi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan sekaligus diperintahkan agar terdakwa ditahan. Atas keluarnya vonis kasasi itu, putusan menjadi berkekuatan hukum tetap dan status Rusma adalah terpidana kejahatan lingkungan. Meski statusnya terpidana, Rusma tetap dilantik sebagai Bupati oleh Gubernur Sumbar.

(asp/mae)