Novel Baswedan: Dewas KPK Wajib Laporkan Lili Pintauli ke Penyidik!

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 16:04 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Kejaksaan (Kadek Melda Luxiana/detikcom)
Novel Baswedan (Kadek Melda Luxiana/detikcom)
Jakarta -

Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Meski perbuatan Wakil Ketua KPK itu dinilai sebagai awal dari perbuatan koruptif, Dewas KPK tidak menindaklanjutinya ke ranah pidana.

Dalam putusan pelanggaran kode etik, Lili disebut terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK. Lili pun dijatuhi sanksi pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

Di sisi lain, penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai Dewas KPK seharusnya meneruskan dugaan perbuatan Lili ini ke ranah pidana. Apa argumentasi Novel?

"Dewas telah menyajikan fakta adanya perbuatan tindak pidana. Selanjutnya, Dewas berkewajiban melaporkan yang bersangkutan kepada penyidik," ucap Novel melalui akun Twitternya, Senin (30/8/2021).

"Pasal 108 ayat (3) KUHAP membuat Dewas KPK yang dalam pemeriksaannya menemukan fakta dan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU KPK wajib melaporkan. Ini pembuktian integritas bagi Dewas," imbuhnya.

Pasal 108 ayat (3) KUHAP berbunyi:

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik

Sedangkan Pasal 66 UU KPK berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang:
1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Dalam salah satu pertimbangan Dewas KPK sebelumnya, disebutkan bahwa perbuatan Lili merupakan awal perbuatan koruptif. Namun Dewas KPK mengatakan tidak akan meneruskan hal itu ke ranah pidana dengan alasan hanya mengurusi masalah etik.

"Apakah nanti Dewas akan menyampaikan (ke penyidik)? Oh tidak. Dalam putusan kami tidak sampaikan seperti itu. Kalau dibaca putusan secara baik-baik itu jelas kami sampaikan kami tidak masuk dalam area perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jadi, di dalam amar kami, kami hanya semata-mata melihat dari sisi etik, etika. Apa itu? Kepantasan dan kepatutan. Jadi bukan menyangkut mengenai masalah pidana," ucap Tumpak.

"Jadi tadi itu pertimbangan mengenai awal perbuatan koruptif itu mempertimbangkan dampaknya, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh LPS (Lili Pintauli Siregar). Akibatnya itu dapat, nah kita katakan dapat menjadi awal dari suatu perbuatan koruptif. Nah mengenai apakah akan ditindaklanjuti oleh Kedeputian Penindakan atau bagaimana, itu bukan kewenangan Dewas. Kami hanya sebatas etik. Selanjutnya, silakan saja kepada yang berwenang lainnya," imbuh Wakil Ketua KPK Albertina Ho di tempat yang sama.

(dhn/fjp)