.webp)
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mendapat solusi jalan tengah untuk masalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar depan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Solusinya, PKL boleh berdagang di trotoar khusus untuk malam hari saja.
Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian menceritakan awalnya Satpol PP sempat tegas melarang pedagang hingga larut malam. Namun, penertiban itu mendapat protes dari pedagang.
"Jadi (pernah) tidak boleh sama sekali dagang. Kita cari relokasi juga susah karena mentok. Relokasi belum menemukan (tempat), pada saat itu kita pengaan sampai 10 malam selama 1 bulan. Pada teriak. Mereka kesulitan, karena kalau tidak berdagang bagaimana? Keahlian hanya berdagang," kata Budhy saat dihubungi, Senin (30/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak Kecamatan Ciracas kemudian membuat rencana penataan. Para PKL pun, disebut Budhy, ingin ada penataan tersebut.
"Hasil evaluasi dirapatkan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Mereka mohon sekali ada penataan," katanya.
Akhirnya, pedagang hanya diizinkan berdagang di area trotoar pada malam hari. Namun, tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
"Sementara ini mereka merapikan diri di atas trotoar. Tapi bukan kita arahkan ke sana (izinkan penggunaan trotoar). Tapi, karena memang juga solusi belum ada. Jadi pagi sampai malam pukul 18.00 malam, tidak boleh dagang," katanya.
Budhy memahami bahwa saat masa pandemi virus Corona (COVID-19), masyarakat diperbolehkan dagang pada malam hari.
"Dibolehkan berdagang 19.00 sampa 20.00. Hanya satu atau dua jam, karena kan PPKM juga," katanya.
Trotoar Kramat Jati Perlu Ditata
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan pemerintah terlalu fokus pada pembangunan trotoar di pusat kota, seperti trotoar di sepanjang Jl Sudirman-Thamrin, sehingga trotoar di wilayah lain tidak diperhatikan.
"Saya sudah malas kalau ngomong trotoar Sudirman-Thamrin, soalnya itu-itu saja yang dibenerin. Ada saja yang dipoles, dibandingkan jalan-jalan lain seperti di Kramat Jati," kata Alfred saat dihubungi detikcom, Kamis (12/8).
Alfred menegaskan jangan sampai trotoar yang nyaman dan ramah pengguna hanya ada di kawasan Sudirman-Thamrin. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penataan trotoar di sepanjang jalan Kramat Jati perlu segera dilakukan.
Masalahnya, status jalan tersebut belum jelas, apakah jalan nasional atau jalan provinsi. Ketidakjelasan status jalan dinilai membuat penataan jalan termasuk trotoar terhambat karena adanya saling lempar tanggung jawab.
"Saya khawatirnya karena sudah turun temurun itu jadi nggak ada tuannya. Akhirnya semua lempar tanggung jawab," kata Alfred.
(aik/dnu)
