Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik soal alasan pimpinan KPK yang menyebut OTT KPK berkurang karena tergantung kecerobohan calon koruptor. ICW menilai hal itu terkesan menafikan penyelidik dan penyidik yang bekerja untuk mengungkap suatu perkara.
"Pernyataan Alexander Marwata yang menyebutkan OTT KPK tergantung kecerobohan koruptor menggunakan ponsel terkesan menafikan peran penyelidik dan penyidik yang mengkonstruksikan kejadian sehingga menjadi suatu tindak pidana," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (28/8/2021).
Menurut Kurnia, keberhasilan OTT juga disebabkan oleh peran serta masyarakat dalam memberikan informasi. Kurnia menyebut alasan kecerobohan koruptor tidak tepat.
"Selain itu, hal yang amat penting dalam proses tangkap tangan juga adalah peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dugaan tindak pidana ke penegak hukum. Jadi bukan semata-mata kecerobohan koruptor," kata Kurnia.
Lebih lanjut ICW menilai penurunan OTT itu diakibatkan kurangnya perhatian pimpinan KPK terhadap isu penindakan. Salah satunya saat penyelidik KPK melakukan OTT terhadap eks Mensos Juliari P Batubara dalam kasus suap bansos.
"ICW beranggapan penurunan jumlah tangkap tangan di KPK disebabkan oleh pimpinan KPK yang memang sedari awal tidak menaruh perhatian terhadap isu penindakan," ujarnya.
"Sejalan dengan pernyataan itu, komisioner KPK pun sering terlihat tidak mendukung penyelidik dan penyidik saat melakukan tangkap tangan. Misalnya dalam konteks tangkap tangan terhadap mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara," sambungnya.
Cerita sebelumnya:
(dnu/dnu)