.webp)
Partai politik (parpol) koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi)kedatangan sahabat baru, yaitu PAN. Bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi itu pun menimbulkan beragam spekulasi, termasuk terkait kursi menteri.
Spekulasi akan mendapatnya PAN kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju itu salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif lembaga survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Adi meyakini Jokowi bakal melakukan reshuffle untuk mengakomodir PAN.
"Kalau melihat tanda-tanda 'alam', dalam waktu dekat ini pasti ada reshuffle. Tanda paling menonjol, PAN sudah diperkenalkan sebagai teman koalisi baru," kata Adi kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi menyakini PAN akan mendapatkan kursi menteri, bukan yang lain. Menurutnya, ada tiga posisi yang dinilai berpotensi untuk diberikan Jokowi ke PAN, salah satunya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Bagi publik, PAN sah disebut teman koalisi baru jika dapat jatah menteri, bukan yang lain. Jika melihat korespondensi historisnya, sangat mungkin PAN dapat jatah menteri PMK, Perhubungan, dan PAN RB," sebut Adi.
Selain MenPAN-RB, kata Adi, kursi lain yang berpotensi diberikan kepada PAN yakni Menko PMK atau Menteri Perhubungan (Menhub). Mengingat kader PAN sebelumnya pernah menduduki dua jabatan itu. Meskipun menurut Adi, kursi Menko PMK lah yang paling mungkin untuk diserahkan.
Kendati demikian, Adi mengatakan, bukan tak mungkin PAN mendapat jatah kursi lainnya. Sebab, menurutnya, langkah politik Jokowi kerap sulit untuk dibaca lantaran presiden yang sudah memimpin dua periode itu acapkali memutuskan hal yang tak terduga.
.
"Tapi membaca politik Jokowi ini rumit, karena sering sekali bikin kejutan tak terduga. Bisa saja PAN dapat kursi di kementerian yang tak pernah terduga oleh siapa pun," pungkasnya
PAN: Hak Prerogatif Jokowi
PAN sendiri sudah angkat bicara mengenai kemungkinan mendapatkan jatah 'kue' di pemerintahan Jokowi. PAN menegaskan, hal itu merupakan kewenangan Jokowi.
"Tentang komposisi dan posisi PAN di kabinet setelah secara resmi PAN menjadi partai koalisi pemerintah. Hal itu telah menjadi kewenangan dan Hak Prerogatif Presiden Jokowi," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Jumat (27/8/2021).
Simak video 'PAN Ungkap Isi Pertemuan dengan Jokowi di Istana Bersama Parpol Koalisi':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Viva mengatakan pihaknya menghormati kewenangan Presiden berkaitan dengan kabinet pemerintah. PAN menghormati apapun kebijakan Jokowi.
"PAN menghormati kewenangan khusus presiden sebagaimana termaktub di Pasal 17 UUD 1945. PAN menghormati fatsun berpolitik sehingga semuanya dikembalikan kepada kebijakan presiden," ucapnya.
Apa Kata Koalisi?
Hal senada juga disampaikan parpol koalisi Jokowi, Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Kalau bicara soal reshuffle saya sudah berulang-ulang menyatakan itu hak prerogatif presiden dan kami tidak mau berandai-andai," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Kamis (26/8/2021).
"Semua kita serahkan kepada presiden," katanya.
