Round-Up

Manuver Anies Kumpulkan Anggota Dewan Saat Interpelasi Digerakkan

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 28 Agu 2021 07:01 WIB
Kepgub Nomor 796 Tahun 2021 Soal PPKM Mikro, Ini Isinya
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Youtube/Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermanuver di tengah wacana interpelasi soal Formula E. Anies mengumpulkan 7 Fraksi DPRD DKI di rumah dinasnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/8) malam. Ketujuh Fraksi yang hadir yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB-PPP.

Tidak ada Fraksi PDIP dan PSI dalam pertemuan itu. Dua partai ini memang yang hendak mengajukan interpelasi Anies.

Ada 33 anggota dewan dari gabungan PDIP dan PSI yang mau menginterpelasi Anies. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dari F-PDIP telah menerima dokumen interpelasi yang ditandatangani oleh kedua Fraksi. Dia segera menindaklanjuti surat tersebut dalam sidang paripurna.

"Hari ini saya kedatangan teman-teman anggota PDIP dari F-PDIP dan F-PSI menyerahkan tanda tangan, PDIP 25 orang PSI 8 orang. Di sini saya terima saya rasa hak anggota dan ini harus ditindaklanjuti dibamuskan di dalam paripurna," jelas Prasetio.

Dalam surat yang diterima, Prasetio menjadi salah satu yang menandatangani dokumen tersebut. Dia meminta Gubernur DKI Anies Baswedan berpikir ulang dalam memutuskan akan menggelar Formula E.

"Saya berbicara kepada Pak Gubernur dengan temuan audit BPK ini kan harus berpikir ulang," ujarnya.

"Bukan apa-apa dampaknya kalau gubernurnya masih beliau alhamdulillah masih diteruskan, tapi kalau nggak kan jadi beban gubernur berikutnya," lanjutnya.

Anies rupanya tak berdiam diri. Anies bermanuver dengan mengadakan bersama 7 Fraksi di luar PDIP dan PSI.

Buntut pertemuan itu, ketujuh Fraksi menolak interpelasi Anies. Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan ketujuh fraksi menganggap interpelasi terkait Formula tak perlu dilakukan.

Menurutnya, ada banyak cara untuk meminta penjelasan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi tujuh fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi. Karena ketika hak untuk bertanya dari dewan kita masih bisa bertanya dengan cara-cara yang lain. Forum rapat kerja di komisi, raker banggar, ataupun seperti kesempatan tadi malam ini kami bisa langsung bertanya kan. Artinya, dengan suasana yang lebih baik," ujarnya, Jumat (27/8/2021).

Lihat juga video 'Anies Ungkap Alasan Dirut Jakpro Dicopot':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: