Ketua DPD Minta Kaji Ulang Kebijakan Honor Pemakaman COVID di Jember

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 20:51 WIB
La Nyalla Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mempertanyakan kebijakan pemberian honor penanganan COVID-19 kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Jember. LaNyalla merespons kabar mengenai akumulasi honor Rp 70 juta yang diterima Bupati Jember dari pemakaman jenazah COVID sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak memiliki empati.

Tak hanya Bupati Jember, sejumlah pejabat lain yang masuk dalam tim pemakaman juga mendapat honor dengan total mencapai Rp 282 juta. Adapun pejabat yang dimaksud antara lain Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember dengan perolehan honor yang hampir sama.

"Kalau menurut saya tindakan itu tidak etis dan seperti tidak ada empatinya ke rakyat. Sebagai pejabat kemudian juga ASN, mereka sudah digaji negara. Selain gaji, mereka juga mendapat tunjangan yang jumlahnya cukup," ungkap LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8/2021).

Ia menilai kegiatan memonitor pemakaman hingga pertanggungjawaban pada keluarga korban COVID-19 yang meninggal merupakan konsekuensi dari tugas pejabat. Oleh karena itu, LaNyalla dengan tegas menyatakan pemberian honor tidak bisa dibenarkan.

"Di masa pandemi ini pemerintah mengajak semua pihak untuk berempati dan menunjukkan keprihatinan. Bergotong royong, membantu warga lain yang kesulitan. Pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi rakyatnya," paparnya.

Lebih lanjut, Senator asal Jawa Timur itu menilai ironis jika ada pejabat yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

"Di masa pandemi ini banyak warga yang kesulitan ekonomi, banyak yang bersusah payah dalam bertahan hidup. Harusnya pejabat memberikan prioritas kepada kebutuhan mereka, bukan untuk dirinya," tegas LaNyalla.

Sementara itu, diketahui pemberian honor kepada pejabat yang masuk dalam tim pemakaman COVID-19 diberikan berdasarkan regulasi yang ada. Tim tersebut terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua dan anggota.

Menanggapi aturan tersebut, LaNyalla turut mempertanyakan dasar dari kebijakan mengenai pemberian honor itu.

"Saya minta kebijakan tersebut ditinjau ulang dan kemudian dibatalkan. Dengan jumlah kematian akibat COVID-19 yang sangat tinggi di Jember sudah seharusnya kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan rasa empati kepada masyarakat yang mengalami kesusahan," pungkasnya.

(akn/ega)