Cegah Polemik, DPRD Sarankan Bupati Jember Tak Dapat Honor Pemakaman COVID-19

Jember -

Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi menanggapi soal bupati dan sekda yang menerima honor dari anggaran susunan petugas pemakaman COVID-19. Ia menyarankan bupati mengubah SK.

Sehingga dalam SK itu, bupati sebagai pengarah tidak perlu mendapat honor pemakaman COVID-19. "Ya cukup petugas pemakaman saja yang dapat honor. Mungkin itu saja saran saya," kata Itqon, Jumat (27/8/2021).

Sebab menurut Itqon, honor yang bersumber dari anggaran pemakaman COVID-19 memang rentan menimbulkan polemik di masyarakat. Terutama jika dipandang dari sudut etika.

"Yang memang rawan dari sisi etika. Sebab sumbernya dari pemulasaraan. Kesannya kan kayak gimana gitu," ujarnya.

"Padahal kan menurut bupati, honor itu juga tidak dia pakai untuk pribadi, tapi disumbangkan ke keluarga almarhum. Kan bagus sebenarnya itu," tambah Itqon.

Selain Bupati Jember Hendy Siswanto, ada pejabat lain yang juga menerima honor dalam susunan petugas pemakaman COVID-19. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Jember dan dua orang pejabat di BPBD Jember.

Hendy mengaku telah menerima honor dari pemakaman COVID-19 dengan total Rp 70,5 juta. Honor itu ia terima dari pemakaman sebanyak 705 orang. Itqon menyebut honor yang diterima mereka sah dan legal. Sebab, dalam setiap kegiatan bupati memang berada dalam posisi selaku pengarah. Dan posisi itu memang ada honornya.

"Itu legal dan sah. Dalam satuan kegiatan di Pemkab, Bupati ini kan sebagai pengarah. Dalam posisi itu, pengarah ini memang mendapat honor," kata Itqon.

Halaman 1 2

Selanjutnya