Pemerintah Minta Obligor Segera Bayar Utang BLBI-Penuhi Panggilan Satgas

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 16:09 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md hingga Menkeu Sri Mulyani mengambil alih aset BLBI (Foto: tangkapan layar YouTube)
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md hingga Menkeu Sri Mulyani mengambil alih aset BLBI (Foto: tangkapan layar YouTube)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md meminta 48 obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk segera menyelesaikan utang-utangnya kepada negara. Mahfud menekankan, meski saat ini diutamakan penyelesaian secara perdata, bukan tak mungkin kasus ini dibawa ke ranah pidana.

"Pemerintah mengharapkan obligor atau debitur hendaknya memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada negara. Saya ingin menekankan bahwa proses yang kita lakukan ini adalah proses hukum perdata karena hubungan antara debitur dan obligor dengan negara adalah hubungan hukum perdata, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/8/2021).

"Meskipun sepenuhnya kita akan usahakan selesai sebagai hukum perdata atau melalui proses-proses perdata, bukan tidak mungkin jika nanti di dalam perjalanannya bisa mengandung atau disertai dengan tindak tindak pidana," imbuh dia.

Mahfud mencontohkan tindak pidana yang mungkin muncul dalam penyelesaian hak tagih BLBI ini. Misalnya, pemberian keterangan palsu ataupun pengalihan aset yang sudah dikuasai negara.

"Misalnya pemberian keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki oleh negara, penyerahan dokumen-dokumen yang juga dan sebagainya nanti itu bisa saja menjadi hukum pidana," tuturnya.

Minta Obligor Penuhi Panggilan

Hal senada juga disampaikan Menkeu Sri Mulyani. Sri meminta para debitur dan obitor BLBI untuk memenuhi panggilan untuk menyelesaikan utang mereka kepada negara.

"Saya berharap kepada para obligor dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban anda semuanya yang sudah 22 tahun, yang merupakan suatu kewajiban yang belum diselesaikan," ujar Sri.

Simak selengkapnya di halaman berikut.