Round-Up

Lemah Tata Kelola Bikin Judi Online Susupi Ratusan Situs Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 20:09 WIB
An illustration picture shows a projection of binary code on a man holding a laptop computer, in an office in Warsaw June 24, 2013. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Ilustrasi (Foto: Reuters/Kacper Pempel)
Jakarta -

Ratusan situs web atau website di Indonesia disusupi judi online sepanjang 2021 ini. Peretasan itu disebabkan kurangnya monitoring hingga lemahnya tata kelola.

Heboh situs pemerintah diretas dengan konten judi online ini terungkap pada Kamis (26/8/2021) pagi. Situs-situs pemerintah itu disusupi judi online.

detikcom pun melakukan pencarian melalui Google. Jika dibuka situs resmi pemerintah yang menggunakan go.id, laman resmi akan terbuka. Kemudian, pada pencarian ditambahkan kata kunci 'slot judi', maka akan tampil situs yang diretas.

Salah satu yang terpantau adalah situs e-journal Kemensos RI. Saat website tersebut diakses pada pukul 12.56 WIB, yang muncul adalah judi online. Pada 15.17 WIB situs itu masih disusupi judi online.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun buka suara. Pada hari yang sama, BSSN menyebut ada 98 instansi yang diretas dengan konten judi online itu.

"Kalau dari list terbaru, ada 98 website yang terdampak," kata juru bicara BSSN Anton Setiyawan kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Situs yang diretas itu, kata Anton, menyasar e-journal tiap-tiap instansi. Pada situs jurnal itu terdapat kerentanan.

"Kerentanannya berasal dari platform generic journal yang digunakan oleh website-website tersebut. Ya (yang di-hack) yang menggunakan e-journal," katanya.

BSSN pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada instansi terkait. Salah satunya memperbaiki aplikasi generik yang rentan tersebut.

"Rekomendasi awal yang kita berikan ke instansi tersebut: satu, melakukan proses respons insiden secara tuntas untuk mengetahui kemungkinan backdoor yang ada di dalam sistem. Dua, penelusuran pelaku kejahatan peretasan dan jaringannya," kata dia.

"Tiga, melakukan perbaikan aplikasi generik yang rentan tersebut karena indikasinya berasal dari mass defacement (perusakan massal)," katanya.

Anton menyebut perbaikan sistem dan respons atas peretasan itu dilakukan oleh masing-masing instansi. Hal itu tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Simak berita selengkapnya pada halaman berikut.

Saksikan juga '2 Remaja Retas Situs Sekretariat Kabinet, Motifnya Cari Keuntungan':

[Gambas:Video 20detik]