Tak Dapat Anggaran Perluasan NSOC, BSSN Cemaskan Keamanan Siber RI

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 15:46 WIB
Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam rapat di Komisi I DPR soal anggaran 2022, kompleks parlemen, Kamis (26/8/2021).
Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam rapat di DPR soal anggaran 2022. (Screenshot kanal YouTube Komisi I DPR)
Jakarta -

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 554 miliar (Rp 554.563.398.000) untuk tahun anggaran 2022. Dari pagu indikatif sebesar Rp 554 miliar, tidak ada anggaran untuk perluasan cakupan area pengawasan program National Security Operation Center (NSOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan anggaran BSSN tahun anggaran 2022 meliputi dua program, yaitu program dukungan manajemen BSSN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 401 miliar (Rp 401.763.470.000) dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi atau disebut program teknis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 152 miliar (Rp 152.799.928.000).

Program dukungan manajemen BSSN salah satunya meliputi belanja pegawai. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai BSSN sebesar Rp 207 miliar (Rp 207.110.555.000).

"Alokasi tersebut untuk kebutuhan belanja pegawai BSSN sebanyak 1.374 orang pegawai dengan fokus mendukung birokrasi yang efisien melayani dan bebas korupsi, meningkatkan program reformasi birokrasi serta mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada," kata Hinsa dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, yang ditayangkan secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Program dukungan manajemen BSSN juga meliputi belanja barang operasional sebesar Rp 100 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi operasional perkantoran BSSN, seperti layanan daya dan jasa.

"Antara lain listrik, internet, telepon, air, pemeliharaan gedung, jalan dan halaman serta kebutuhan rumah tangga BSSN lainnya serta pembayaran gaji tenaga pegawai pemerintah non-pegawai negeri," sebut Hinsa.

"Belanja non operasional sebesar Rp 94.652.915.000. Alokasi anggaran tersebut difokuskan untuk penguatan birokrasi di BSSN menuju birokrasi, bersih, dan melayani," imbuhnya.

Untuk anggaran program teknis sebesar Rp 152 miliar, akan digunakan untuk belanja barang rencana kerja pemerintah (RKP) sebesar Rp 16,76 miliar (Rp 16.763.667.500). Alokasi anggaran tersebut termasuk untuk kebutuhan kegiatan prioritas nasional.

"Belanja non-operasional sebesar Rp 136.033.261.000 (Rp 136 miliar). Alokasi anggaran tersebut difokuskan untuk melakukan pembinaan pada stakeholder keamanan siber dan sandi agar memiliki kemampuan serta tata kelola keamanan siber yang kuat," ucap Hinsa.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.