Mahfud Sebut Pemerintah Tak Ikut Campur Amandemen UUD 1945

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 17:44 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (YouTube Kemenko Polhukam RI)
Menko Polhukam Mahfud Md (YouTube Kemenko Polhukam RI)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan amandemen konstitusi UUD 1945. Hal itu karena amandemen UUD 1945 merupakan wewenang DPR dan MPR.

"Perubahan konstitusi itu merupakan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mewakili seluruh rakyat yang kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, partai politik, MPR sendiri, DPD, dan lain-lain, sehingga berbagai kekuatan aspirasi masyarakat disalurkan dalam kaki-kaki kelembagaan yang tersedia di dalam konstitusi," kata Mahfud dalam webinar yang disiarkan di YouTube Integrity Law Firm, Kamis (26/8/2021).

Mahfud mengatakan pemerintah tidak ikut campur terkait persoalan amandemen UUD 1945. Sebab, sebenarnya amandemen konstitusi, menurutnya, tidak perlu persetujuan pemerintah.

"Adapun pemerintah ini tidak ikut campur urusan ini. Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju karena sebenarnya perubahan itu tidak perlu dengan persetujuan pemerintah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga berbicara terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan partai koalisi pendukungnya kemarin. Menurut Mahfud, dia tidak tahu apakah dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait amandemen UUD 1945 meskipun, menurutnya, apabila dalam pertemuan itu turut dibahas, tidak jadi masalah.

"Mungkin Saudara akan melihat, 'Itu Presiden ketemu dengan partai-partai politik itu'. Ya, presiden kan produk koalisi politik ya, tidak ikut campur gitu ya, dan mungkin saya tidak tahu apakah Presiden bicara tentang itu dalam pertemuan-pertemuan resmi dengan partai politik dan sekjen partai politik," katanya.

"Tetapi seumpama pun itu dibicarakan, itu juga tidak apa-apa juga karena presiden itu kan didukung oleh partai politik yang mempunyai kekuatan-kekuatan di DPR dan MPR," kata Mahfud.

Lebih lanjut, terkait dengan pembahasan polemik amandemen konstitusi itu, Mahfud mengaku pemerintah hanya akan menyediakan tempat agar MPR maupun masyarakat berdiskusi. Pemerintah juga akan memberikan jaminan keamanan.

"Nah, resminya, kalau pemerintah sendiri tidak bisa mengatakan tidak setuju perubahan, tidak setuju perubahan, silakan saja. Pemerintah dalam hal ini hanya akan menyediakan lapangannya, lapangan politiknya. Silakan sampaikan ke sana. Kita jaga, kita jamin, agar itu diolah. Silakan DPR-MPR mau bersidang, kita amankan, itu tugas pemerintah. Adapun substansi mau mengubah atau tidak, itu adalah keputusan politik lembaga politik yang berwenang," ungkapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lalu bercerita tentang sejarah UUD 1945 yang melalui berbagai amandemen sejak disahkan pada 1945. Mahfud mengatakan, setelah disahkan, beberapa waktu setelah itu langsung diprotes sehingga terjadi beberapa kali amandemen, sehingga pemerintahan Indonesia saat itu sempat berganti menjadi parlementer, federal, hingga akhirnya kembali lagi menjadi negara kesatuan.

"Konstitusi itu adalah produk resultante politik, maka di dalam sepanjang sejarah Indonesia tidak ada, bukan hampir tidak ada, tidak ada sebuah produk konstitusi itu yang selalu dianggap bagus. Begitu dilahirkan langsung dikritik bahwa ini salah, ini tidak... nggak pernah, nanti kita lihat satu-satu," ungkapnya.

Karena itu, Mahfud menilai, apabila amandemen UUD 1945 itu jadi dilakukan setelah reformasi, akan banyak masyarakat yang keberatan hingga meminta agar dilakukan lagi perubahan.

Sebab, menurutnya, ada tiga kelompok terkait amandemen UUD 1945 itu, yaitu ada kelompok pendukung UUD 1945 yang lama, ada pula yang mengatakan UUD 1945 sekarang sudah bagus tetapi yang salah itu pelaksanaannya, kemudian kelompok ketiga yang menilai diubah total.

"Lalu ada kelompok yang ketiga, ubahnya total, jangan kembali ke yang awal, tapi ubahnya total. Itu selalu begitu. Coba, percaya nggak dengan saya, misalnya besok terjadi perubahan deh, pasti belum lama sudah ada yang harus diubah lagi. Kenapa? Karena itu produk dari pergolakan politik. Orang yang kadang kala punya masalah-masalah politik yang ingin dicapai tuh dengan cara mengubah sistem ketatanegaraan, lalu usul gitu. Itu bisa begitu," kata Mahfud.

Mahfud mempersilakan masyarakat berdiskusi. Sebab, menurutnya, UUD pada dasarnya dapat diubah tetapi harus melalui beragam diskusi. Mahfud mengaku pemerintah tidak dapat mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap isu amandemen UUD 1945.

"Saya selaku pemerintah tidak akan mengatakan setuju atau tidak setuju karena saya tidak boleh mengatakan itu. Sebagai pemerintah, saya katakan silakan diskusi, lapangannya pemerintah menyediakan. Boleh setuju, boleh tidak, nanti MPR yang memutuskan dengan kaki-kaki institusinya," ujar Mahfud.