Bamsoet Suarakan Amandemen Terbatas UUD '45, NasDem Menolak!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 16 Agu 2021 13:40 WIB
Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP NasDem Atang Irawan.
Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP NasDem Atang Irawan (dok. istimewa)
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR hari ini menyuarakan perubahan terbatas UUD 1945. Partai NasDem menilai amendemen UUD 1945 membuka peluang diubahnya pasal-pasal lainnya.

Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP NasDem Atang Irawan mengatakan jika perubahan amandemen dilakukan akan berpeluang membuka kotak pandora yang lain karena setiap pasal saling terkait. Dia menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mengenal perubahan terbatas.

"Kita harus melihat bahwa mekanisme perubahan UUD 1945 dalam Pasal 37 itu menggunakan pola usul perubahan pasal-pasal, berbeda dengan sebelumnya bisa mengubah seluruh dokumen konstitusi, misalnya UUD 1945 diubah oleh konstitusi RIS, kemudian UUD Sementara, lantas kembali ke UUD 1945," kata Atang dalam keterangan tertulis, Senin (16/8/2021).

"Artinya, memungkinkan juga dengan pola perubahan pasal-pasal dalam Pasal 37 akan membuka ruang bagi pengajuan perubahan pasal-pasal lainnya, tidak hanya satu pasal," imbuhnya.

Bamsoet sendiri menyuarakan perihal perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diatur dalam UUD 1945. Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, diperlukan perubahan UUD.

Setidaknya ada dua pasal yang diusulkan untuk ditambahkan ayat, yakni Pasal 3 dan Pasal 23 UUD 1945. Penambahan satu ayat pada Pasal 3 bertujuan memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN serupa dengan GBHN. Penambahan satu ayat di Pasal 23 bertujuan mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN.

Atang, yang merupakan ahli hukum tata negara, mempertanyakan ketika nanti Pasal 3 disetujui dan diketok. Pertanyaannya, kepada siapa presiden melaporkan implementasi PPHN.

"Pertanyaan itu mungkin juga akan membuka kemungkinan adanya pasal lain. Atau yang kedua, bagaimana pelaporannya? Kepada siapa pelaporannya? Kepada MPR? Jika kepada MPR, maka apakah memakai skema Tatib MPR di sidang 16 Agustus, di sidang tahunan dengan melaporkan pertanggungjawaban kinerja?" tanya Atang.

Pertanyaan berikutnya, kalau kinerja presiden dan lembaga negara tidak sesuai dengan PPHN bagaimana? Atang menyebut tidak ada maknanya secara konstitusional jika kemudian tidak ada dampak terhadap presiden yang tidak menjalankan PPHN.

Berikutnya, ketika PPHN disahkan berarti MPR mempunyai kewenangan menetapkan dan mengubah PPHN. Maka pertanyaan berikutnya, berarti semua lembaga negara harus melaksanakannya.

"Kalau tidak melaksanakan bagaimana?" tanya Atang lagi.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.