Ketum Partai NasDem Surya Paloh bicara soal rencana amandemen terbatas UUD 1945. Menurut Surya Paloh, seluruh sibuk soal rencana amandemen terbatas UUD 1945.
"Jadi kita bicara sibuk amandemen terbatas misalnya, MPR mengusulkan ketuanya mengusulkan amandemen terbatas," kata Surya Paloh di akun YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).
NasDem, kata Surya Paloh, mempertanyakan alasan mengapa amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas. Menurut Surya Paloh, jika ingin melakukan amandemen, sebaiknya bertanya dahulu ke masyarakat.
"Bagi NasDem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen. Perlu nggak ada amandemen terbatas? Jangan-jangan masyarakat bilang 'nggak cukup terbatas, kita amandemen saja banyak hal di sana'," ujarnya.
Bagi Surya Paloh, jika ragu-ragu mengamandemen UUD 1945, sebaiknya tak melakukan amandemen sepenuhnya.
"Kalau memang nggak berani melangkah ke sana, sebaiknya jangan amandemen, itu pikiran-pikiran kita," imbuhnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan dan wakil presiden menjadi tiga periode.
"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode?" ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (14/8).
"Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," imbuhnya.
Tonton Video: Formappi: Tak Ada Konsep Terbatas dalam Amendemen UUD 45
