detik's Advocate

Hai detik's Advocate, Bisakah PPKM Jadi Alasan Telat Bayar Tagihan Pinjol?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 08:51 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Foto: Ilustrasi Pinjam Online Abal-abal (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)

Bahwa surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lima Kementerian/Lembaga tersebut merupakan "angin segar" dan langkah maju dalam upaya memberantas Pinjol Ilegal dan melindungi masyarakat dari keberingasan para Debt Collector Pinjol illegal, Komitmen dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga ini harus diimbangi dan didukung oleh DPR RI selaku lembaga Legislatif dengan menggandeng OJK, Satgas Waspada Investasi, BI dan Kementerian Kominfo untuk meminta masukan guna merumuskan Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Pinjaman Online, tentunya Pinjaman Online yang Terdaftar berizin OJK dan Pinjaman Online Ilegal diatur di dalamnya disertai dengan Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Ganti Rugi dan Denda. Perumusan UU mengenai Pinjaman Online tidak dapat dibantah memerlukan waktu yang lama, sehingga Menurut kami langkah kongkrit yang bisa diambil oleh DPR RI dalam waktu dekat adalah segera mensahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, hal ini diperlukan untuk menjerat Penyelenggara Pinjaman Online terdaftar dan berizin OJK atau Pinjaman Online Ilegal yang diduga menyebarkan Data Pribadi Spesifik/Sensitif atau dugaan tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Bahwa di samping upaya pemberantasan pinjaman online illegal, Pemerintah melalui OJK harus tetap mengawasi dan memberikan sanksi yang tegas kepada Penyelenggara Fintech P2P Lending terdaftar dan berizin di OJK yang terbukti melakukan pelanggaran pada saat melakukan penagihan dan hal ini masih ditemukan di lapangan berdasarkan laporan dari nasabah yang menjadi korban, salah satu contoh Pihak debt collector mengancam jika tidak ada dana maka kolektor lapangan akan menjemput jaminan ke rumah nasabah dan jika tidak di share loc maka akan tanya ke RT dan RW untuk tahu rumah nasabah., tindakan debt collector ini menjadi salah satu contoh masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum debt collector yang mencoreng Penyelenggara Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin di OJK.

III. Restrukturisasi Pembayaran Pinjaman Online

Pandemi Covid-19 yang hampir berjalan 1,5 tahun kemudian diikuti dengan kebijakan pemerintah berupa PPKM untuk menekan laju penularan dan penyebaran Covid-19 membawa dampak yang luar biasa kepada masyarakat, dan membawa dampak pula bagi Nasabah Pinjaman Online yang mengalami kesulitan melakukan pembayaran angsuran, menyikapi adanya kesulitan ini maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin restrukturisasi pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 58 /POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, khususnya Pasal 2 angka (4) huruf (g) yang berbunyi :

"LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : ...dst. Lembaga jasa keuangan lainnya yang terdiri atas :..dst. g. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi."

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 58 /POJK.05/2020 maka nasabah/peminjam bisa mengajukan Restrukturisasi atas Pinjaman Online kepada Penyelenggara Fintech P2P Lending, selanjutnya Penyelenggara Fintech P2P Lending akan menyampaikan permohonan restrukturisasi tersebut kepada pemberi pinjaman sebagai pemilik modal, Pihak Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin OJK akan mempertimbangkan permohonan restrukturisasi pinjaman dari nasabah disertai dengan alasan terdampak Covid-19 dan menyetujui restrukturisasi yang dimohonkan jika memenuhi syarat.

Demikian uraian jawaban kami, semoga bermanfaat bagi saudara penanya, para pembaca detikcom, masyarakat yang menjadi korban penagihan pinjol maupun masyarakat yang berniat untuk memanfaatkan Pinjaman Online, dan bisa menjadi masukan dan saran bagi stakeholders terkait.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Hormat kami,

Slamet Yuono, S.H., M.H.
Kantor Hukum 99 & Rekan
Jakarta

Dasar Hukum :
UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 58 /POJK.05/2020

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik baru di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.


(asp/mae)