.webp)
Pemkab Labuhanbatu melalui pos anggaran Sekretariat Daerah menganggarkan pembelian mobil baru senilai Rp 7,6 M. Di sisi lain penanganan pandemi COVID-19 di Labuhanbatu dinilai buruk oleh berbagai pihak.
Anggaran Rp 7,6 M tersebut diambil dari APBD Labuhanbatu 2021. Adapun pos Sekretariat Daerah mendapat anggaran sebesar Rp 55,6 M.
Dari Rp 7,6 M tersebut, dana sebesar Rp 6,2 M digunakan untuk membeli mobil dinas yang selanjutnya akan menjadi aset Pemkab Labuhanbatu. Seperti mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati, yang pengadaannya saat ini sedang berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sisanya Rp 1,4 M lagi dipakai untuk membeli mobil yang akan dihibahkan ke pihak lain. Misalnya, mobil patroli untuk Polres Labuhanbatu dan mobil van untuk Batalion Infanteri 126/Kala Cakti, yang pengadaannya juga sedang dilakukan Pemkab Labuhanbatu.
Dikutip dari LPSE kabupaten Labuhanbatu, pengadaan mobil dinas Bupati menelan anggaran sebesar Rp 2 M. Pengadaannya menggunakan metode tender cepat.
Sedangkan untuk mobil Wakil Bupati, nilai anggarannya tidak dapat diketahui secara pasti. Karena pengadaannya disatukan dengan pengadaan dua mobil hibah lainnya.
"Belanja Kendaraan Yang Diserahkan Kepada Polres (Mobil Patroli), Yonif 126 Kala Cakti (Mobil Van) Dan Belanja Modal Kendaraan Dinas Perorangan (Mobil Wkdh)," demikian tertulis di LPSE Labuhanbatu, seperti yang dilihat detikcom Kamis (26/8/2021).
Adapun pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp 2,1 M, dan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 1,7 M. Dengan pengadaan menggunakan metode penunjukan langsung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Yusuf Siagian, memilih bungkam saat ditanyai mengenai pengadaan mobil baru tersebut.
Sementara Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan membenarkan tentang pengadaan tersebut. Dia mengakui jika pengadaan mobil patroli tersebut merupakan permintaan dari kepolisian.
"Ya saya mengajukan permohonan secara resmi untuk hibah kendaraan," katanya.
Menurut Deni kendaraan tersebut akan digunakan sebagai kendaraan patroli di tingkat Polsek. Tujuannya demi meningkatkan kinerja kepolisian yang berada di level bawah.
Disisi lain, Kapolres Deni merupakan salah satu pihak yang bersuara keras terkait penanganan pandemi di Labuhanbatu. Menurutnya hingga saat ini Pemkab belum juga memiliki kebijakan yang jelas.
Kepada wartawan Deni menceritakan mengenai omongan kerasnya kepada Sekda Labuhanbatu. Menurutnya Pemkab tidak menunjukkan keseriusan di saat TNI /Polri menunjukkan kinerja luar biasa dalam membantu penanganan pandemi.
"Saya kira, diantara tiga kabupaten ini, Labuhanbatu lah yang kurang responsif. Ya benar, saya sampai harus berbicara agak keras dengan Pak Sekda, tentang hal ini," katanya.
"Pak Sekda ini zonanya sudah naik (merah) lho. Saya tidak, belum melihat tindakan yang kongkrit yang dilakukan Pemkab Labuhanbatu. Kami TNI/Polri ini sudah luar biasa di lapangan, tapi kita kan gak punya sumber daya, yang punya sumber daya itu pemerintah daerah," ujar Deni.
Lihat juga video 'Rehab Rumdin Habiskan Rp 5,6 M, Ketua DPRD Sumbar Buka Suara':
