.webp)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritisi pernyataan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang berharap interpelasi Formula E tak jadi digulirkan. Prasetio menegaskan interpelasi adalah hak Dewan bertanya kepada pemerintah secara legal.
"Wagub salah ngomongnya. Dia kan pernah jadi anggota Dewan juga, jangan sesuatu yang betul dibelokin. Dia kan pernah jadi anggota DPR RI, tahu hak Dewan apa sih? Ya bertanya, bertanya itu ya interpelasi. Dalam undang-undang ada," kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021).
Politikus PDIP itu menyampaikan ini bukan pertama kali anggota Dewan mengajukan permintaan kepada Pemprov DKI. Di masa kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, DPRD pernah meminta hak angket.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itulah, Prasetio mendukung upaya interpelasi agar timbul rasa kedewasaan di parlemen.
"Supaya kedewasaan di parlemen, juga jangan ngomong di luar. Ngomong di luar saja, jadi nggak baik gitu. Masyarakat perlu ketegasan informasi yang jelas, apa sih interpelasi, hak tanya Dewan, itu saja," tegasnya.
"Kita pernah kok kejadian Pak Ahok dengan hak angket. Kita bertanya kok, nggak semata-mata kita ujug-ujug seperti pikiran negatif itu," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Prasetio turut memberikan pendapat pribadinya terkait gelaran Formula E. Menurutnya, di situasi pandemi COVID-19 ini, ajang balap mobil listrik ini tak perlu dipaksakan.
"Di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, sebetulnya lebih mikir ke depannya gimana. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau saya pribadi loh ya, bukan atas nama Ketua DPRD," imbuhnya.
Prasetio memandang situasi pandemi Corona yang berkepanjangan membuat semua pihak kelelahan. Di samping itu, ajang Formula E dinilai dapat mengundang kerumunan massa yang berujung pada potensi penularan COVID-19.
"Karena bukan apa-apa, sekali lagi situasi pandemi ini kita-kita capek lho semuanya, apa-apa anggaran APBD lari ke COVID, terus tiba-tiba kerumunan massa lagi, teng... ngumpulin orang, naik lagi (kasusnya), terus duit dari mana? Pembangunan saja banyak yang nggak bisa dibangun. Kita sedang defisit anggaran," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Fraksi PDIP dan PSI mendorong mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal Formula E. Kendati demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap interpelasi tak bergulir. Menurutnya, pemberian klarifikasi terkait Formula E bisa dilakukan melalui diskusi bersama.
"Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas akan kami jelaskan. Dinas terkait, badan terkait, akan membantu memastikan apa yang masih dirasa kurang oleh teman-teman, dan kami akan menjelaskan sebaik mungkin," kata Riza saat ditemui di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (22/8/2021).
"Itu merupakan hak setiap anggota Dewan, namun kami berharap kita bisa diskusikan, berdialog. Apa pun masalah di Jakarta memang menjadi tugas-kewajiban kita bersama, antara eksekutif dan legislatif bersama-sama mencarikan solusi terbaik," sambung Riza.
Saat ini, anggota DPRD DKI yang sudah menandatangani usulan hak interpelasi saat ini berjumlah 13 orang. Selain PDIP, Fraksi PSI, yang berjumlah delapan orang, juga mendukung usulan tersebut. Delapan anggota PSI itu adalah Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.
(dwia/dwia)
