.webp)
Kajian KPK soal Bansos Corona
KPK pernah melakukan kajian dalam kasus dugaan korupsi bansos COVID-19, yaitu pada 18 Agustus 2020, terkait Laporan Kinerja KPK Semester I Tahun 2020. Dalam kajian itu tampak bagan biaya penanganan COVID-19 yang nilainya Rp 659,20 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut bagannya:
 Biaya penanganan COVID-19 Foto: dok KPK |
Tampak dalam bagan itu bila bansos Jabodetabek senilai Rp 6,80 triliun termasuk dalam bagian Pelindungan Sosial yang nilainya Rp 203,90 triliun. Selain Perlindungan Sosial, dalam bagan itu tampak ada sektor Kesehatan Rp 87,55 triliun; Insentif Usaha Rp 120,61 triliun; UMKM Rp 123,46 triliun; Pembiayaan Korporasi Rp 53,57 triliun; dan Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp 106,11 triliun.
"Dalam penanganan COVID-19 KPK juga mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi. Empat di antaranya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ada potensi terjadi kolusi, markup harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Sehingga, langkah pencegahan yang dilakukan KPK adalah dengan mengeluarkan SE Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Pencegahan Korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana," tulis KPK dalam siaran pers yang terbit pada 18 Agustus 2020 itu.
Setidaknya dalam SE Nomor 8 Tahun 2020 yang dikeluarkan KPK itu terdapat 8 wanti-wanti mengenai penanganan COVID-19. Apa saja?
1. Tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa;
2. Tidak memperoleh kickback dari penyedia;
3. Tidak mengandung unsur penyuapan;
4. Tidak mengandung unsur gratifikasi;
5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan;
6. Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi;
7. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat; dan
8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.
(dhn/dhn)
