.webp)
KPK memiliki program baru dalam penyuluhan, yakni melibatkan napi koruptor untuk memberikan testimoni. Anggota Komisi III Supriansa mengapresiasi program tersebut karena, menurutnya, tidak mudah membuat para napi membuat testimoni.
"Saya kira itu salah satu inovasi baru yang digagas KPK yang patut diapresiasi. Kita menghargai idenya karena meminta para mantan napi untuk membuat testimoni itu tidak mudah," kata Supriansa, kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).
Politikus Golkar itu menilai perlu kesiapan mental dalam melakukan komunikasi dua arah. Dia berharap program itu dapat mempengaruhi publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasti dibutuhkan kesiapan mental, cara bicara, dan pola komunikasi dua arah yang baik agar bisa mempengaruhi orang untuk menjauhi korupsi. Karena korupsi bukan hanya menghancurkan diri sendiri, tapi bisa menghancurkan negara," ucap Supriansa.
Tapi, di sisi lain, anggota Komisi III lainnya, Habiburokhman, menilai program itu akan sulit diwujudkan. Dia menilai program itu bisa dianggap kebijakan yang tidak pro-pemberantasan korupsi.
"Tetapi secara umum wacana itu sulit direalisasi karena bisa dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro-pemberantasan korupsi. Ibarat pepatah kuno, wacana ini seperti ular mencari pemukul alias hanya akan menimbulkan kesulitan bagi KPK sendiri," ujarnya.
Meski begitu, dia memahami maksud program itu, yakni memberikan bukti keberhasilan dari program pemasyarakatan di lapas. Dia akan menanyakan lebih lanjut ke KPK saat rapat nanti.
"Ya kami belum terima info detail dari KPK soal rencana tersebut. Pada rapat mendatang akan kami tanyakan. Sebagai orang hukum yang paham teori pemasyarakatan, saya bisa memahami mungkin maksud mereka adalah narapidana yang telah terbukti berhasil melalui proses pemasyarakatan dengan baik," ujar politikus Gerindra ini.
Simak terkait program penyuluhan KPK di halaman berikut
Terkait Program Penyuluhan KPK
KPK memiliki cara baru dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan melibatkan pelaku korupsi langsung. Mereka yang dilibatkan adalah para narapidana atau napi kasus korupsi atau para koruptor. Hal itu disampaikan Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wawan Wardiana pada Jumat, 20 Agustus 2021.
Sebelumnya, tim KPK sudah mendatangi dua lembaga pemasyarakatan atau lapas tempat para koruptor berada, yaitu di Lapas Sukamiskin pada 31 Maret 2021 dan Lapas Tangerang pada 20 April 2021.
"Sudah dua kali kami laksanakan. Yang pertama di (Lapas) Sukamiskin, Bandung, yang kedua di Tangerang, lapas perempuan. Di Sukamiskin itu ada 28 peserta, karena kami didampingi oleh pakar psikologi waktu itu," ucap Wawan.
"Dari 28 (napi koruptor di lapas Sukamiskin), melalui beberapa tes, hanya empat orang yang memungkinkan, karena ada juga yang saya pengin tapi setelah diuji oleh psikolog tidak memungkinkan. Jadi hanya empat orang. Kemudian di Lapas Tangerang, dari 22 orang, hanya tiga orang yang memungkinkan untuk memberikan testimoni ini," sambungnya.
