.webp)
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) membangun rumah dinas bupati yang saat ini telah menelan biaya kurang-lebih Rp 34 M. Partai Golkar 'menyentil' soal etika pembangunan rumah dinas Bupati PPU.
"Kalau menilik Kabupaten PPU belum punya rumah dinas untuk bupati/wakil bupati, wajar bila ada ikhtiar untuk membangun. Tentu pembangunan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa dan dianggarkan secara multi-year," kata Ketua DPP Golkar, Zulfikar Arse Sadikin kepada wartawan, Senin (23/8/2021).
Soal biaya pembangunan rumah dinas yang mencapai puluhan miliar, Zulfikar bicara soal fungsinya. Anggota Komisi II DPR RI ini menyoroti etika pembangunan rumah dinas Bupati PPU yang dilakukan saat pandemi Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait dengan jumlah biaya yang dianggarkan, harus dilihat secara teknis dan fungsi. Namun demikian di tengah kondisi kita saat ini, pertimbangan etis juga sangat ditekankan," ujarnya.
Pembangunan rumah dinas Bupati PPU ini menurut Zulfikar bisa menjadi pembelajaran seluruh pihak. Anggaran yang digunakan pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi sejumlah unsur.
"Oleh karena itu, untuk tahun-tahun ke depan, pengalaman ini harus menjadi cambuk pembelajaran bagi kita semua, terutama eksekutif agar pengelolaan anggaran semakin transparan, akuntabel, aspiratif, responsif, dan prioritas dengan mengedepankan aspek kepatutan," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Bupati PPU Buka Suara
Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud buka suara soal pembangunan rumah dinas bupati yang saat ini telah menelan biaya kurang-lebih Rp 34 M. Gafur menargetkan rumah dinas itu rampung 100 persen di tahun ini.
"Emang dia belum 100 persen tapi kalau nggak salah sudah 88 persen katanya. Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini," kata Gafur saat dihubungi, Senin (23/8).
Gafur menjelaskan, selama ini pimpinan daerah di PPU belum mempunyai rumah dinas. Gafur lantas membandingkannya dengan daerah-daerah lain.
"Kabupaten Penajam Paser Utara itu tidak punya rumah dinas, beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu punya semua, kabupaten Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan. Kalau Balikpapan oke lah ya karena kota tua, Samarinda kota tua tapi yang baru-baru itu sudah punya rumah dinas semua. Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah 20 tahun nggak punya rumah dinas, jadi kita membuat rumah dinas," ujar dia.
