Bupati PPU soal Rumdin Dilengkapi 'Dermaga': Untuk Permudah Transportasi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 23 Agu 2021 11:20 WIB
Rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (Antara)
Rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (Antara)
Jakarta -

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) menjelaskan alasan pembangunan rumah dinas yang saat ini telah menghabiskan biaya Rp 34 miliar bakal dilengkapi dengan 'dermaga' atau tempat sandar speedboat. Gafur mengatakan 'dermaga' itu untuk memudahkan transportasi ke daerah lain.

"Kalau dermaga itu, kebetulan... Bukan dermaga sebenarnya, tempat sandar speedboat kecil itu loh. Tempat penumpang, jadi ada tangganya turun karena rumahnya ada di pinggir pantai," kata Gafur saat dihubungi, Senin (23/8/2021).

"Nah karena kita itu kalau dari Balikpapan ke Penajam harus lewat laut yang lebih cepat maka kita bikin parkiran speed-nya di situ," sambung Gafur.

Gafur menegaskan, tempat sandar kecil yang bakal dibangun bukan seperti pelabuhan. Selain itu, sambung Gafur, penentuan rumdin bupati di pinggir pantai sudah direncanakan pada periode bupati sebelumnya.

"Jadi untuk mempercepat, mempermudah transportasi. Kita buat aja, karena di pinggir laut. Bukan ada dermaga, pelabuhan gitu, nggak. Cuma tempat naiknya, kalau kita naik kapal ke rumah itu loh," ujar Gafur.

Awal Mula Perencanaan

Gafur menjelaskan, pihaknya hanya meneruskan rencana pembangunan bupati pada periode sebelumnya. Dia berupaya untuk merealisasi rencana tersebut karena PPU belum mempunyai rumah dinas selama 20 tahun.

"Lahannya itu sudah ditetapkan sebelum saya menjabat supaya tidak buang-buang duit," ujar Gafur.

"Direalisasikannya di jabatan saya, sudah hampir 20 itu nggak pernah dibangun-bangun kabupaten Penajam Paser Utara itu nggak punya rumah dinas, bupati, wakil bupati, ketua Dewan, forkompimda, nggak punya," sambung dia.

Pejabat di PPU Ngontrak

Gafur juga mengungkap pembangunan rumah dinas saat ini baru untuk bupati saja. Sedangkan pejabat forkopimda yang lain mulai dari Wakil Bupati hingga Ketua DPRD belum mempunyai rumah dinas.

"Wakil bupati karena tidak ada rumah dinasnya akhirnya rumahnya yang dikontrak. Kalau saya ka, rumah saya nggak mau dikontrak. Jadi saya pakai yang sementara ini memakai gedung rumah PKK, itu yang saya jadikan rumah dinas saat ini," ujar Gafur.

Atas hal itu, Gafur ingin segera merealisasikan rumah dinas untuk bupati. Dia menegaskan rumah tersebut bukan rumah pribadi tapi untuk bupati yang sedang menjabat.

"Kalau saya begitu saya menjabat, saya tidak mau mengontrak rumah. Saya pakai gedung yang tidak terpakai, rumahnya rumah PKK. Itulah yang saya jadikan rumah dinas, sudah hampir 3 tahun. Di tahun 2020 saya minta supaya ada rumah dinasnya Bupati Penajam Paser Utara. Kan itu bukan rumah pribadi itu, rumahnya bupati siapa pun bupatinya akan tinggal di situ, ada rumah dinasnya. Makanya saya ingin merealisasikan rumah dinas tersebut karena itu bukan rumah pribadi," ujar Gafur.