Kemendagri Minta Bupati PPU Tunda Pembangunan Rumdin: Fokus Penanganan COVID

Eva Safitri - detikNews
Senin, 23 Agu 2021 12:23 WIB
Rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (Antara)
Foto: Rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (Antara)
Jakarta -

Kementerian dalam negeri (Kemendagri) buka suara terkait pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang mencapai Rp 34 miliar. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian, mengatakan anggaran belanja rumah dinas kepala daerah memang diamanatkan dalam undang-undang.

"Untuk rumah jabatan itu memang diamanatkan dalam PP 109 tahun 2000 di pasal 6 bahwa kepala daerah itu diberikan masing-masing satu rumah jabatan beserta perlengkapan dan pemeliharaannya, namun juga kita harus memperhatikan dasar-dasar dalam keuangan negara," kata Ardian, kepada wartawan, Senin (23/8/2021).

Meski begitu, penggunaan belanda daerah harus digunakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Terutama di masa pandemi ini.

"Dalam pasal 3 UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu disebutkan bahwa keuangan negara itu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan undang-undangan, harus efisien, harus ekonomis, harus transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan," ujar Ardian.

Dia meminta kepala daerah mengesampingkan kepentingan lain selain untuk penanganan COVID. Menurutnya pembangunan rumah dinas di tunda terlebih dahulu.

"Tentunya di tengah pandemi COVID, rasa patut dan adil itu harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah, saya kurang paham kondisi faktual yang ada di Penajem Paser Utara serta urgensi dari pembangunan rumah bupati tersebut. Kalau memang di tengah pandemi ini penganggaran Penajam Paser Utara terbatas, sebaiknya pembangunan rumah dinas itu ditunda terlebih dahulu. Solusinya tentu dengan menyewakan rumah dinas bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah," ujar Ardian.

Ardian menekankan kepada semua kepala daerah untuk fokus kepada penanganan COVID. Dengan memprioritaskan APBD untuk menangani dampak pandemi di daerah masing-masing.

"Jadi pesan kami, tolong di tengah pandemi ini pemda bisa memprioritaskan APBD-nya untuk penanganan COVID dan dampak ekonomi yang terjadi, artinya belanja APBD harus kepada belanja belanja yang bersifat produktif, dan memberikan stimulus terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di daerah," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta Gubernur untuk mengawasi jalannya pengeluaran APBD. Ardian mengatakan Gubernur wajib mengimbau kepala daerahnya jika APBD tidak digunakan sesuai mestinya.

"Dalam hal ternyata pelaksanaan pembinaan APBD rancangan perdanya dievaluasi oleh pemprov, jadi secara berjenjang sebenarnya ada pemprov, gubernur selalu wakil pemerintah pusat di daerah itu bisa berikan semacam teguran, bisa memberikan semacam imbauan kepada daerah untuk bisa mengontrol pelaksanaan APBD di kabupaten kota," tuturnya.

Kata Bupati PPU soal Rumdin Rp 34 M

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) buka suara soal pembangunan rumah dinas bupati yang saat ini telah menelan biaya kurang-lebih Rp 34 M. Gafur menargetkan rumah dinas itu rampung 100 persen di tahun ini.

"Emang dia belum 100 persen tapi kalau nggak salah sudah 88 persen katanya. Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini," kata Gafur saat dihubungi, Senin (23/8/2021).

Gafur menjelaskan, selama ini pimpinan daerah di PPU belum mempunyai rumah dinas. Gafur lantas membandingkannya dengan daerah-daerah lain.

"Kabupaten Penajam Paser Utara itu tidak punya rumah dinas, beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu punya semua, kabupaten Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan. Kalau Balikpapan oke lah ya karena kota tua, Samarinda kota tua tapi yang baru-baru itu sudah punya rumah dinas semua. Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah 20 tahun nggak punya rumah dinas, jadi kita membuat rumah dinas," ujar dia.

(eva/tor)