Sederet Saran Anggota DPR Jika PPKM Diperpanjang Lagi

Foto: Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)

Jakarta -

PPKM belum ditentukan nasibnya usai masa perpanjangannya akan habis hari ini. Namun jika kembali diperpanjang, ada sederet saran dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.

Saleh menyebut jika PPKM sedikitnya mampu mengubah keadaan, di mana ada penurunan dari orang yang terpapar, tingkat hunian di rumah sakit, juga tentu jumlah orang yang meninggal akibat dari COVID-19. Tetapi, kata dia, penerapan aturan PPKM selama ini memang masih belum sesuai ekspektasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita lihat efektivitas daripada PPKM itu sebetulnya sedikit membantu, tapi perlu sekali lagi harus disempurnakan dari waktu ke waktu. Karena faktanya masih banyak warga kita yang belum mengikuti seluruh protokol kesehatan yang memadai. Karena PPKM itu pada intinya adalah untuk "mendesak" masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (22/8/2021).

Dia mengatakan diterapkannya PPKM membuat masyarakat merasakan dampak tidak baik dari sisi ekonomi. Sebab, kata dia, pendapatan masyarakat berkurang karena aktivitas ekonomi yang dibatasi saat PPK.

"Apalagi mereka yang usaha menengah ke bawah. Karena itu PPKM ini perlu dipikir ulang lagi bagaimana agar PPKM ini sama-sama menguntungkan," ujarnya.

Minta Gebrakan Agar Sekolah Tatap Muka

Saleh berharap jika PPKM diperpanjang, ada gebrakan yang dilakukan pemerintah. Salah satunya terkait kebijakan sekolah yang diharapkan sudah mulai bisa belajar tatap muka.

"Hari ini kita hampir setahun setengah pendidikan kita lewat virtual, saya melihat sudah ada titik jenuh di kalangan siswa, guru, dan juga penyelenggara pendidikan. Kenapa tidak? Karena orang bayangkan sekarang orang sehari-hari itu belajar di depan laptop, handphone dan itu kadang-kadang sangat melelahkan," ucapnya.

Simak juga video 'Wagub DKI Ungkap Alasan Jakarta Masih PPKM Level 4':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Menurut Saleh, pemerintah perlu memikirkan bagaimana terobosan agar kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak lagi membosankan bagi siswa, murid dan orang tua. Salah satu caranya, kata dia, pemerintah sudah harus membolehkan murid untuk sekolah dengan bergiliran agar protokol kesehatan tetap terjaga.

"Misalnya apa gebrakan-gebrakannya yang bisa dilakukan? Kalau selama ini kan 1 kelas 30 orang, sekarang ini dibuat 10 orang, berarti 1 kali 3 hari masuk. Sisanya tetap zoom, tapi yang 10 boleh masuk. Kenapa ini penting? Supaya ada nuansa baru, kalau udah di sekolah itu pasti beda. Di situ kenapa harus sepertiga karena itu tentu bisa jaga jarak, guru gampang mengawasi, tidak ada kerumunan," katanya.

"Coba bayangkan perguruan tinggi sekarang nggak ada yang buka, semua off. Bagaimana itu kualitas pendidikan kita dengan pola seperti ini dan karena ini saya minta dipikirkan," tambahnya.

Ketersediaan Vaksin Harus Dijamin

Dari segi kesehatan, Saleh mendorong pemerintah untuk terus menggenjot vaksinasi. Dia menilai vaksinasi di Tanah Air masih jauh dari target.

"Mungkin pasokan vaksin, pengadaannya harus betul-betul dijamin ketersediaan," ujarnya.

Dia menyebut sebetulnya jumlah tenaga medis untuk vaksinasi di RI mencukupi dan siap bekerja. Tapi karena pasokan vaksinnya tidak memadai, kerja para vaksinator pun tidak maksimal.

"Sekarang ada beberapa daerah yang pasokan vaksinnya kurang, bahkan nggak ada. Bagaimana mereka mau melakukan vaksinasi? Salah satu daerah yang tertinggal dalam vaksinasi itu Sumatera Utara," ucapnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya