Mahfud: Penjatuhan Gus Dur Tak Sah dari Sudut Hukum Tata Negara, tapi...

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 22 Agu 2021 22:17 WIB
Mahfud Md
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengenang ketika Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dijatuhkan oleh DPR/MPR dari jabatan sebagai Presiden. Mahfud mengungkap sebetulnya penjatuhan Gus Dur saat itu tidak sah dari sudut hukum tata negara.

"Gus Dur itu jatuh sebenarnya adalah dari sudut hukum tata negara itu penjatuhannya tidak sah. Tetapi kan saya punya disertasi tentang politik hukum, kalau di dalam hidup bernegara itu, hukum adalah produk politik. Kalau politik menghendaki ini hukumnya tidak mendukung, politiknya itu membuldoser hukum. Itu bisa terjadi sampai sekarang," kata Mahfud Md saat acara haul Gus Dur ke-12 seperti disiarkan Youtube NU Channel, Minggu (22/8/2021).

"Kalau hukum mengatur ini tapi konfigurasi politik menghendaki lain, ya hukumnya yang diubah. Lalu dipertahankan mati-matian atas nama formalisme. Kita nggak bisa apa-apa. Marah-marah bisa saja, tapi bisa ngubah apa coba?" lanjut Mahfud.

Mahfud lantas menyoroti dasar hukum menjatuhkan Gus Dur sebagai Presiden menggunakan aturan Ketetapan MPR no. 3/78. Menurutnya berdasarkan aturan itu, Presiden bisa diberhentikan setelah memorandum ketiga lewat sidang istimewa.

"Ketetapan MPR no. 3/78 cara menjatuhkan presiden begini; apabila presiden benar-benar melanggar haluan negara diberi memorandum I agar memperbaiki, kalau masih benar-benar melanggar haluan negara diberi memorandum II agar memberi kebijakannya. Kalau sudah memorandum II masih melanggar lagi, MPR melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan," ucapnya.

Mahfud lalu menyebut terkait memorandum I, II, dan III untuk menjatuhkan Gus Dur didasarkan atas kasus yang berbeda. Menurutnya memorandum I dan II berkaitan dengan kasus bulog dan bantuan yanatera dari Brunei. Sementara memorandum III, kata Mahfud, berkaitan dengan kasus lain.

"Coba penjatuhan Gus Dur? Dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda antara memorandum I, II dan III. Memorandum I & II itu isinya bahwa Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga, patut diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan Bulog dan bantuan Brunei dari yanatera. Bantuan dari sultan brunei dan bulog. Patut diduga bunyinya, patut diduga itu gak bukti Gus Dur. Nggak ada bukti. Karena dia Presiden lalu orang menggunakan namanya yang sudah dihukum di pengadilan yang namanya Aswondo Ali Sapuan itu, dia yang salah. Tapi Gus Dur patut diduga turut terlibat. Padahal di dalam Tap MPR 'benar-benar' melanggar haluan negara, nggak ada ini baru patut diduga," jelasnya.

"Diberi memorandum I, harus diperbaiki. Ya diperbaiki gimana, ini kan orangnya ini kan satu peristiwa, mau diperbaiki apa? sudha selesai orangnya sudah dihukum yang namanay Aswondo itu. Masuk memorandum II, selesai, nggak ada sidang istimewa untuk memorandum I dan II," lanjutnya.

Lihat juga video 'Mahfud Sebut Pemerintah Tidak Alergi Kritik, Tapi...':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.