Round-Up

Desakan 'Surat Sumbangan Gubernur Sumbar' Diungkap Lebar-lebar

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 22 Agu 2021 07:01 WIB
Cagub Sumbar Mahyeldi Diperiksa Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada
Gubernur Sumbar Mahyeldi (Foto: Jeka Kampai/Detikcom)
Jakarta -

Surat sumbangan yang diteken Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menuai kritik sana-sini. Desakan agar kasus surat itu diungkap pun bermunculan.

Surat yang ditandatangani Mahyeldi itu bertujuan meminta sumbangan untuk menerbitkan buku. Beberapa pihak mengkritik dan meminta aparat terkait untuk turun tangan.

Mendagri Tito Diminta Turun Tangan

Anggota Komisi III DPR F-Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai surat itu sebagai pungutan ilegal atau pungli. Dia lantas menjabarkan apa saja yang dapat berpotensi menjadi pungli.

"Pungli ini termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Termasuk dalam konsep kejahatan jabatan, termasuk di dalamnya adalah tindakan pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," ujarnya.

Didik kemudian menceritakan istilah pungli dari kacamata birokrasi atau pemerintahan. Melalui bahasa atau istilah, praktik pungli dilancarkan untuk mengumpulkan uang secara ilegal.

"Dalam perspektif birokrasi, pungli bisa terjadi dalam beberapa istilah yang dikenal di antaranya susu ibu (sumbangan sukarela iuran bulanan), susu tekan (sumbangan sukarela tanpa tekanan). Bentuk-bentuk pungli ini menunjukkan adanya praktik pungli secara terstruktur dan melembaga. Istilah pelesetan (akronim) susu ibu-susu tekan tersebut biasanya dieufemiskan oleh petugas pungutnya ketika melakukan penagihan/pengumpulan uang," ucapnya.

Oleh sebab itu, dengan munculnya surat permintaan sumbangan yang bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi, Didik meminta Mendagri Tito Karnavian dan aparat untuk membongkarnya. Diharapkan, dari proses turun tangannya aparat, kejadian ini dapat diperoleh kejelasan.

"Atas dalih apa pun, mengingat karena kejadian tersebut sangat potensial terjadinya abuse of power, korupsi, dan juga pungli, yang bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance, tapi juga berpotensi melanggar hukum, maka Menteri Dalam Negeri dan aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk membuat terang kejadian tersebut baik dalam perspektif birokrasi dan hukum," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut



Simak Video "Polisi Panggil Gubernur Sumbar Terkait Surat Minta Sumbangan"
[Gambas:Video 20detik]