NasDem Ingatkan Potensi Pidana dari Surat Sumbangan Gubernur Sumbar

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 21 Agu 2021 10:46 WIB
Ahmad Ali (Dok. Pribadi).
Ahmad Ali (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Beredarnya surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bikin heboh publik. Partai NasDem mengingatkan adanya potensi pidana jika uang sumbangan tersebut disalahgunakan untuk memperkaya pihak tertentu.

"Saya pikir gini, sepanjang itu tadi, bahwa surat itu sah dikeluarkan pejabat berwenang, tujuannya jelas, dan kemudian sifatnya tidak memaksa, tidak mengikat, dan bukan untuk memperkaya dirinya, kalau kemudian unsur tidak memperkaya diri, berarti harus ada rekening yang ditunjuk," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

"Karena nanti umpamanya uang itu uang sumbangan itu digunakan oleh oknum untuk memperkaya dirinya, ya bisa jadi pidana. Jadi tidak memenuhi unsur itu lagi, jadi dia sudah menyalahgunakan," sambungnya.

Potensi surat sumbangan disalahgunakan untuk memperkaya diri bisa muncul dari keteledoran Gubernur Sumbar Mahyeldi. Ahmad Ali mewanti-wanti soal potensi ini.

"Potensi penyalahgunaan itu muncul akibat keteledoran daripada Gubernur memberikan kepercayaan karena surat tersebut kemudian disalahgunakan dan memperkaya diri, muncul potensinya di situ," ujarnya.

Potensi unsur pidana selain memperkaya diri sendiri, menurut Ahmad Ali, adalah merugikan keuangan negara. Termasuk jika permintaan sumbangan tersebut ada unsur pemaksaan dan mengikat.

"Kalau itu dia sumbangannya mengikat, mewajibkan, harus bayar sumbang sekian, 'Kalau tidak, kamu saya akan tidak libatkan di pekerjaan proyek pemerintah' umpamanya, pemerasan itu kan. Sepanjang suratnya itu hanya untuk meminta bantuan dan keperluannya jelas untuk publik, saya pikir juga tidak ada pidana, menurut saya kan," ucap anggota Komisi III DPR RI ini.

Untuk memperkecil adanya potensi pidana dari surat sumbangan Gubernur Sumbar, Ahmad Ali mendorong adanya pengawasan dari aparat penegak hukum. Selain itu, perlu adanya rekening tersendiri untuk menampung uang dari hasil sumbangan tersebut.

"Ya, itu artinya makanya, kalau kemudian dalam implementasinya, nah ini yang harus diawasi aparat penegak hukum, jangan kemudian oknum-oknum menyalahgunakan surat tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Nah, makanya kita butuh kerja sama semua pihak, termasuk penerbit sendiri," sebut Ahmad Ali.

"Harusnya, kalau itu untuk kepentingan publik, dibuat rekening, dibuat rekening untuk peruntukan, dibuat rekening percetakan buku umpamanya, atau yayasan apa yang ditunjuk untuk mengelola uang tersebut, jangan kemudian rekening personal, pribadi, susah untuk mengontrol kepada publik, campur aduk dengan kekayaan pribadi kan," imbuhnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan video 'Reaksi Gubernur Sumbar soal Heboh Surat Minta Sumbangan':

[Gambas:Video 20detik]