KPK soal Remisi Koruptor Dikritik Eks Pimpinan: Hak Napi

Azhar Bagus Ramadhan - detikNews
Sabtu, 21 Agu 2021 20:35 WIB
Ali Fikri
Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan pimpinan KPK Laode M Syarif mengkritik soal Djoko Tjandra dan para narapidana koruptor lainnya mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI ke-76. Merespons kritik Laode, KPK menilai remisi merupakan hak seorang narapidana atau napi.

"Remisi merupakan hak seorang narapidana untuk mendapat pengurangan pidana, namun tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

"Ranah KPK dalam menangani perkara korupsi adalah menyelidik, menyidik, dan menuntutnya sesuai fakta, analisis, dan pertimbangan hukumnya," sambungnya.

Ali Fikri menjelaskan korupsi merupakan extraordinary crime yang memberi imbas buruk pada segala aspek, termasuk dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

KPK, menurut penjelasan Ali Fikri, berfokus pada optimalisasi asset recovery sebagai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor, selain juga fokus terhadap hukuman pidana pokok.

"KPK berharap agar setiap hukuman pokok dan tambahan kepada para pelaku korupsi ini bisa memberikan efek jera dengan tetap menjunjung asas keadilan hukum," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan KPK sekaligus menjadi pembelajaran bagi publik agar kejahatan korupsi tak terulang. Kerja pencegahan pun turut dilakukan oleh KPK.

"Oleh sebab itu pula, agar korupsi tidak menjadi kejahatan yang terus terjadi, KPK juga simultan menjalankan strategi upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi," imbuhnya.

Laode M Syarif sebelumnya berbicara tentang Djoko Tjandra dan para narapidana koruptor lainnya mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI ke-76. Laode Syarif menilai hal tersebut dapat merusak image penegak hukum dan diduga melanggar peraturan yang berlaku.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: