Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menepis pernyataan mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal remisi koruptor merusak image penegak hukum dan melanggar aturan. Ditjenpas menegaskan remisi adalah hak setiap narapidana.
"Sudah kami sampaikan juga bahwa pemberian hak remisi ini adalah bagian dari pemenuhan hak narapidana. Sekali lagi, bahwa kami pelaksana tugas pemasyarakatan, baik di lapas maupun rutan, adalah melaksanakan pembinaan," ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti saat dihubungi, Sabtu (21/8/2021).
"Penjatuhan penghukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan masing-masing tindak pidana korupsi adalah sudah dilakukan pada saat hakim memutus berapa lama mereka menjalankan pidana di dalam lapas," sambungnya.
Rika menjelaskan pembinaan merupakan bentuk penanganan terhadap napi di lapas. Salah satu pembinaannya adalah memberi remisi.
"Pada saat penanganan di pemasyarakatan adalah pembinaan. Salah satu pembinaan adalah memenuhi hak-hak yang bersangkutan, salah satunya pemberian remisi, selain memang ada pembinaan kepribadian, kemandirian, yang menjadi bekal saat yang bersangkutan kembali kepada masyarakat. Tentunya tujuan utama dari pembinaan adalah mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi kesalahan," terang Rika.
Selain itu, Rika turut mengungkit hanya 6 persen napi koruptor yang mendapat remisi pada 2021. Menurutnya, 6 persen napi koruptor ini telah memenuhi syarat sehingga berhak diberi remisi.
Rika juga mengungkapkan napi yang mendapat remisi itu memenuhi syarat sesuai aturan. Syaratnya itu, kata Rika, macam-macam, ada yang berkelakuan baik selama di lapas, telah menjalani sepertiga hukuman, dan juga yang bekerja sama membongkar perkara.
"Sekali lagi, kami sampaikan bahwa napi tipikor yang mendapat remisi di tahun ini sebanyak 214 orang atau 6 persen dari total napi tipikor secara keseluruhan. Kami menjalani amanah undang-undang dan peraturan," tegasnya.
