LaNyalla Minta Dana Infrastruktur Dialihkan untuk Tangani Pandemi

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 23:35 WIB
Ketua DPD RI La Nyalla
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengurangi atau menunda realisasi anggaran untuk infrastruktur. Menurutnya, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19.

LaNyalla berpendapat pemerintah harus fokus memulihkan berbagai sektor yang terdampak COVID-19, seperti kesehatan dan perekonomian.

"Untuk saat ini, yang sangat diperlukan adalah pemulihan di berbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi, perlindungan sosial, UMKM, ataupun insentif usaha," jelas LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Ia mengulas saat ini perekonomian mikro lebih membutuhkan perhatian lewat kebijakan maupun secara anggaran. Hal itu guna menanggulangi kontraksi ekonomi.

"Harus segera dilakukan percepatan melalui berbagai kebijakan untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi. Dengan menunda sementara waktu pembangunan infrastruktur, besaran anggaran yang sudah ditetapkan bisa dialihkan untuk sektor-sektor skala prioritas," papar LaNyalla.

Mantan Ketua PSSI ini berharap pemerintah fokus dalam pemenuhan fasilitas kesehatan, obat-obatan dan vaksinasi. Sebab, jika kondisi kesehatan terkendali pemulihan ekonomi pada sektor-sektor vital dan mikro agar bergerak perlahan.

Ia menggarisbawahi, tidak sepenuhnya anggaran infrastruktur dapat dialihkan untuk penanganan COVID-19. Sebab, hal itu akan berdampak pada progres proyek strategis nasional.

"Semuanya memerlukan anggaran yang cukup. Saya kira infrastruktur yang tidak terlalu prioritas bisa dipotong anggarannya untuk kepentingan pandemi," imbuhnya.

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan untuk tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 417,8 triliun. Sementara itu, dalam pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan rencana anggaran pembangunan infrastruktur tahun depan sebesar Rp 384,8 triliun.

(ega/ega)