Ombudsman soal Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan: Potensi Maladministrasi

Jeka Kampai - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 11:45 WIB
Ombudsman
Ombudsman (Ari Saputra/detikcom)
Padang -

Surat yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, yang meminta sumbangan untuk penerbitan buku beredar. Ombudsman melihat ada potensi maladministrasi dalam persoalan tersebut.

"Pemerintah boleh saja menggalang dukungan dari berbagai pihak maupun pihak ketiga dalam program yang dilakukan. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana pengelolaan atau tata kelolanya. Perlu ada ketentuan dan aturannya yang mengaturnya," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, kepada detikcom, Jumat (20/8/2021).

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harus menjadi prinsip. Ia menilai surat yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi itu berpotensi adanya maladministrasi.

"Kami melihat memang ada potensi maladministrasi di sana. Sebab, dalam surat untuk pencetakan buku melibatkan masyarakat," katanya.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi juga mempertanyakan program penerbitan buku. Dia juga ingin tahu apakah penerbitan buku program langsung gubernur atau OPD terkait.

"Terus bagaimana pula mereka mencatat dan mempertanggungjawabkan nanti penerimaan uang itu. Jadi kalau tidak terpenuhi prinsip-prinsip tata kelola itu, nanti justru gubernur kesulitan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan uang masyarakat atau pihak ketiga. Ujungnya masalah hukum," kata dia.

Pemerintah daerah, menurut Adel, seharusnya punya regulasi soal penerimaan uang pihak ketiga tersebut, sehingga dasar pengelolaan atau penerimaan uang itu jelas.

5 Orang Diamankan Polisi

Adanya surat permintaan sumbangan dari gubernur itu terungkap setelah polisi menangkap lima orang warga luar Sumbar di sebuat tempat pada Jumat (13/8) lalu. Mereka ditangkap dengan sangkaan melakukan penipuan.

"Kita amankan dan dibawa ke Mapolresta untuk diperiksa," kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, kepada detikcom, Kamis (19/8)

Ke-5 pelaku yang diamankan tersebut adalah D (46), DS (51), dan DM (36) yang ketiganya berasal dari Jawa. Kemudian MR (50) dan A (36) yang berasal dari Makassar.

Dari hasil pemeriksaan terungkap, mereka mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak lainnya bermodalkan surat berlogo Gubernur Sumatera Barat, ditandatangani Mahyeldi.

Dilihat detikcom, surat itu itu bernomor 005/3984/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021, tentang Penerbitan Profil dan Potensi Provinsi Sumatera Barat.

"Sehubungan dengan tingginya kebutuhan informasi terkait dengan pengembangan, potensi dan peluang investasi di Provinsi Sumatera Barat oleh para pemangku kepentingan, maka akan dilakukan penyebarluasan dan pemenuhan kebutuhan informasi tersebut dengan menerbitkan buku Profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan'"' dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk softcopy," tulis Mahyeldi dalam surat tersebut.

"Diharapkan kesediaan saudara untuk dapat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku tersebut," lanjut surat yang juga dibubuhi stempel resmi gubernur.

Selain surat tersebut, para pelaku membawa surat yang memiliki kop dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar.

Dari pengakuan kelimanya, kata Rico, mereka mengakui mendapat persetujuan dari Bappeda dan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Penyidik mengecek kebenaran surat itu. "Jika itu palsu, tentu akan kita jerat dengan pasal penipuan. Kalau surat itu benar, kita akan pelajari lebih lanjut. Karena pelaku bukanlah ASN, kenapa bisa menggunakan surat resmi gubernur untuk meminta-minta," kata Rico.

Surat Diakui Asli

Belakangan terungkap, surat minta sumbangan dari Gubernur Sumbar itu ternyata asli. Kelima orang itu pun dilepaskan polisi.

"Kami tidak menahan kelima orang ini, karena kelima orang ini mengakui bahwa surat itu adalah asli. Berasal dari gubernur dan orang kepercayaannya," kata Rico.

Saat pemeriksaan, kata dia, kelima orang ini juga mengaku bahwa hal serupa pernah dilakukan mereka pada tahun 2016 dan 2018. Kala itu Mahyeldi masih menjabat Wali Kota Padang.

"Pekan ini kita akan panggil para pihak terkait seperti Bappeda, Sekretariat Daerah dan pihak Gubernur," tambah Rico.

(jbr/jbr)