Dear detik's Advocate, Bisakah Confirmation Letter Disebut Kontrak Kerja?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Agu 2021 08:20 WIB
Ilustrasi Alat Kerja
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
Jakarta -

Hukum ketenagakerjaan termasuk kajian yang cukup rumit karena bertalian dengan berbagai aturan. Apalagi peraturan terkait berkembang sangat cepat dan bisa diperbaharui sewaktu-waktu karena berbagai alasan.

Nah, salah satunya dialami oleh pembaca detik's Advocate. Berikut kisah pembaca yang diterima detik's Advocate:

Dear Detik Advocacy Team,

Saya bekerja di perusahaan asing di bidang exports hasil bumi. Saya bergabung di Desember 2020, dokumen legalitas saya selama bekerja:

1. Terms and conditions (terlampir)
2. Confirmation Letter, setelah lewat masa percobaan (terlampir).

Pertanyaan saya adalah:

1.Apakah kedua dokumen di atas bisa dianggap kontrak kerja ?
2.Apakah tidak perlu lagi kontrak kerja ?
3.Apakah kedua dokumen tersebut sah menurut UU terbaru ?

Terimakasih banyak sebelumnya dan

Salam hormat,
EM

Untuk menjawab permasalahan di atas, detik's Advocate menghubungi advokat Alvon Kurnia Palma S.H.,M.H. Berikut pendapat hukumnya:

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam pasal 54 UU No. 13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat:

(a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha,
(b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh,
(c) jabatan atau jenis pekerjaan,
(d) tempat pekerjaan,
(e) besarnya upah dan cara pembayarannya,
(f) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh,
(g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja,
(h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
(i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Suatu perjanjian yang dibuat harus tetap berpedoman pada ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

(1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
(3) suatu pokok persoalan tertentu,
(4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Tanpa memperhatikan pasal ini, maka suatu perjanjian bisa dinyatakan tidak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat 1 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
(1) kesepakatan kedua belah pihak,
(2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum,
(3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
(4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan pertanyaan saudara apakah Terms and conditions dan Confirmation Letter, termasuk Kontrak Kerja atau bisa dianggap kontrak kerja, maka hal ini perlu saudara ketahui, apakah dalam 2 (dua) surat tersebut memuat informasi sebagaimana yang atur dalam ketentuan pasal 54 UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Jika tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU No. 13/2003 maka tidak bisa disebut sebagai Kontrak Kerja.

Mengenai kontrak kerja, sebenarnya bisa dilakukan secara tertulis dan lisan, dan sama-sama mengikat para pihak. Namun jika secara lisan terdapat kelemahan apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja.

Selanjutnya, kontrak kerja lazimnya hanya digunakan untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dengan demikian, jika hubungan pekerjaan Saudara dengan Pengusaha untuk dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, maka kontrak kerja harus dibuat secara tertulis, hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, tidak ada masa percobaan kerja dan Pekerja Berhak atas Uang Kompensasi.

Demikian uraian singkat ini.

Terima kasih.

Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
"AKP and Partner"
Gedung Dana Graha Ruang 305A
Jalan Gondangdia Kecil
Menteng Jakpus

Tentang detik's Advocate:

detik's Advocate adalah rubrik baru di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/mae)