Jawaban Gubernur Sumbar soal Heboh Surat Minta Sumbangan Penerbitan Buku

Jeka Kampai - detikNews
Kamis, 19 Agu 2021 18:30 WIB
Mobil dinas baru Gubernur Sumbar (Jeka-detikcom)
Gubernur Sumbar (Jeka/detikcom)
Padang -

Surat dengan tanda tangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, yang berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku, beredar. Apa kata Mahyeldi soal surat yang bikin heboh itu?

"Hari ini hanya soal mobil, hanya mobil saja," kata Mahyeldi di Istana Gubernur, Kamis (18/8/2021).

"Nanti, kita serahkan. Mobil dulu," sambungnya.

Sebelumnya, polisi sempat menangkap lima orang karena membawa surat permintaan sumbangan penerbitan buku yang diteken Mahyeldi. Polisi mengatakan para peminta sumbangan itu mengaku telah memperoleh dana sekitar Rp 170 juta.

"Kita amankan dan dibawa ke Mapolresta untuk diperiksa," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).

Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (13/8) lalu. Mereka awalnya ditangkap dengan sangkaan melakukan penipuan. Dari hasil pemeriksaan, kelimanya mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak lain bermodalkan surat berlogo Gubernur Sumatera Barat dan bertanda tangan Mahyeldi.

Surat itu bernomor 005/3984/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021 tentang penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatera Barat.

"Diharapkan kesediaan saudara untuk dapat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku tersebut," lanjut surat yang juga dibubuhi stempel resmi Gubernur Sumatera Barat.

Para pelaku juga membawa surat yang memiliki kop dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar. Dari pengakuan kelimanya, kata Rico, mereka mengakui mendapat persetujuan dari Bappeda dan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Setelah dicek, surat itu ternyata asli. Kelima orang tersebut kemudian dilepaskan.

"Kami tidak menahan kelima orang ini, karena kelima orang ini mengakui bahwa surat itu adalah asli. Berasal dari Gubernur dan orang kepercayaannya," kata Rico.

"Pekan ini kita akan panggil para pihak terkait seperti Bappeda, Sekretariat Daerah, dan pihak Gubernur," sambung Rico.

Menuai Polemik

Surat tersebut kemudian menuai polemik. PAN meminta Mahyeldi menjelaskan maksud dari surat itu.

Pemerintah sudah harus tahu hak dan kewajiban, pemerintah harusnya mengayomi masyarakat, jangan membebani. Kalau pemerintah itu kan ada anggarannya, namanya APBD, kenapa sampai muncul surat edaran yang meminta sumbangan. Ini harus ditelusuri, kenapa sampai ini terjadi dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap persoalan ini," kata anggota DPR RI F-PAN, Guspardi, kepada wartawan, Kamis (19/8).

Sementara itu, anggota Komisi II Fraksi PKB Yanuar Prihatin menilai perlunya penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui duduk perkara. Dia menduga ada korupsi terkait keberadaan surat itu.

"Jika seperti ini duduk perkaranya, jelas ada indikasi motif korupsi. Semacam kolusi antara Pemda dengan pihak swasta yang bertugas cari dana untuk menerbitkan buku. Tetapi tentu saja semua ini harus diselidiki lebih jauh oleh kepolisian setempat," kata Yanuar.

"Jika penerbitan buku ini adalah inisiatif swasta, bukan pemda Sumbar, maka permintaan sumbangan ini sah-sah saja jika bersifat sukarela, tanpa paksaan," lanjutnya.

Simak juga 'Gubernur Sumbar Minta Maaf soal Pembelian Mobdin saat Pandemi':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)