Rapat Paripurna APBN 2022, 38 Anggota DPR Hadir Fisik-275 Virtual

Rapat Paripurna APBN 2022, 38 Anggota DPR Hadir Fisik-275 Virtual

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 19 Agu 2021 11:48 WIB
Rapat paripurna Kamis (19/8/2021) membahas RUU APBN 2022
Rapat paripurna Kamis (19/8/2021) membahas RUU APBN 2022. (Tangkapan Layar YouTube DPR)
Jakarta -

Rapat paripurna dengan membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022 dimulai. Rapat dihadiri 38 anggota Dewan secara fisik dan 275 virtual.

Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel. Hadir dalam rapat Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan lain Sufmi Dasco Ahmad dan Azis Syamsuddin.

"Menurut catatan dari sekretariat jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditanda tangani oleh hadir fisik 38 orang dan hadir virtual 275 orang dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota DPR seluruh fraksi yang hadir yang ada di DPR," kata Rahmat membuka rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan ucapkan bismillah perkenankanlah kami selaku pimpinan anggota Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2021/2022 dan kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," lanjut Rahmat.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta fraksi-fraksi memberikan masukan dan pandangan yang komprehensif terkait hal tersebut. Dia meminta APBN 2022 diprioritaskan untuk penyelamatan rakyat di masa pandemi ini.

ADVERTISEMENT

"Agar APBN 2022 bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, untuk penyelamatan rakyat dari pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

"DPR harus memberi dukungan terhadap peningkatan sektor kesehatan yang diupayakan pemerintah, sekaligus mengawal kebijakan penanganan pandemi dengan melakukan pengawasan-pengawasan di seluruh lini," tambah Puan.

Puan mengingatkan kembali bahwa APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif, karena kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi COVID-19. Dia meminta DPR melakukan pengawasan secara optimal.

"Kunci kebangkitan ekonomi adalah pemulihan kesehatan. Maka DPR berkewajiban melakukan pengawasan yang optimal, baik itu pada legislasi, anggaran serta pengawalan yang presisi terhadap kebijakan pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi yang masih serba belum pasti akibat pandemi," ucapnya.

Simak juga video 'Puan dkk 'Cuekin' Interupsi Anggota DPR di Rapat Paripurna RAPBN 2022':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads