Setara Institute Kritik Komnas HAM: Urusan TWK KPK Bukan Ranahnya

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 18 Agu 2021 18:30 WIB
Ketua Setara Institute Hendardi
Ketua Setara Institute Hendardi (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -

Setara Institute mengkritisi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait dengan TWK KPK. Setara Institute mengatakan Komnas HAM rajin berperan menjadi 'hero' di kasus populer.

"Di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai 'hero' dalam kasus-kasus populer. Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM. Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Hendardi mengkritik Komnas HAM yang kerap kali menangani aduan warga dan rekomendasi. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak memberi dampak pada penanganan HAM.

"Gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan. Produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan. Demikian juga produksi rekomendasi yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan, dan lain sebagainya," ujar Hendardi.

"Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hendardi menilai isu terkait TWK dan Perkom KPK terkait alih status pegawai menjadi ASN itu bukan ranah Komnas HAM. Sebab, menurutnya, upaya hukum bisa dilakukan pegawai KPK yang tidak lulus itu ke PTUN ataupun uji materi ke Mahkamah Agung.

"Dalam kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan, misalnya melalui PTUN untuk keputusan Tata Usaha Negara maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM," ujarnya.

Hendardi mengatakan merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 UU 39/1999 tentang HAM disebutkan Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian. Akan tetapi, menurutnya, produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang projustisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Namun, sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilahkan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR.

"Siapa pun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Tetapi, jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara," kata Hendardi.

"Tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya. Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar (baseless), membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin popular tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Komnas HAM mengumumkan hasil kajian dari laporan yang dilakukan Novel Baswedan dkk terkait polemik TWK pegawai KPK. Hasilnya, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai KPK dinyatakan melanggar 11 hak asasi.

"Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa suatu yang sepele karena dari perspektif pelanggaran hak asasi manusianya Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini baik ditinjau dari sisi kebijakan, ditinjau dari tindakan atau perlakuan termasuk juga dari ucapan dalam bentuk pernyataan maupun pernyataan," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan dalam konferensi pers, Senin (16/8).

Berikut ini 11 bentuk pelanggaran HAM:
1. Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum
2. Hak Perempuan
3. Hak Bebas dan Diskriminasi (Ras dan Etnis)
4. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Informasi Publik
8. Hak atas Privasi
9. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul
10. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan
11. Hak atas Kebebasan Berpendapat

(yld/dhn)