Natalius Pigai: Komnas HAM Harusnya Tak Bisa Tangani TWK KPK

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 18 Agu 2021 09:44 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai
Natalius Pigai (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM menyatakan proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK terindikasi melanggar sejumlah hak asasi. Namun salah satu mantan Komisioner Komnas HAM yaitu Natalius Pigai malah menilai seharusnya komisi itu tidak mengurusi TWK KPK. Kenapa?

"Komnas HAM tidak punya kewenangan menangani HAM yang terkait dengan aktor negara misalnya urusan Panglima TNI, Kapolri dan anggota terkait tata praja/urusan internal, demikian juga pejabat negara dan staf. Komnas HAM hanya diberi tugas tangani kasus HAM masyarakat," kata Pigai dalam keterangannya, Rabu (18/8/2021).

"Sub Komisi Pemantauan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan aktor negara (state actor) yaitu urusan internal TNI, Polri, pegawai negara sipil," sambungnya.

Berangkat dari keterangan itu, Pigai menilai urusan pegawai KPK yang digaji negara tidak bisa ditangani Komnas HAM. Pigai pun mengklaim bila hasil temuan Komnas HAM soal TWK KPK sudah seharusnya gugur demi hukum.

"Pegawai KPK yang digaji oleh uang negara. Pegawai negara adalah adalah pihak yang tidak memiliki hak asasi manusia. Sesuai dengan poin (3) huruf (b) Pasal 89 UU 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Komnas HAM untuk melakukan fungsi pemantauan maka 'penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang bersadarkan sifat dan lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM'," katanya.

"Dengan demikian maka 11 pelanggaran HAM sebagaimana hasil penyelidikan komnas HAM gugur demi hukum. Seharusnya pemeriksaan dan pengaduan yang dilakukan oleh Sub Komisi Pemantauan sejak awal tidak bisa dilakukan atau dihentikan karena materi pengaduan ini tidak termasuk domain HAM atau bukan kategori pelanggaran HAM," lanjut Pigai.

"Sesuai dengan Pasal 91 (1) huruf b yang menyatakan bahwa 'pemeriksaan atau pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM'," imbuhnya.

Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 ini menyatakan hasil penyelidikan TWK KPK oleh Komnas HAM cenderung tendesius. Bahkan Pigai menyebut hasilnya memiliki niat kebencian terhadap institusi KPK.

"Tindak lanjut pengaduan atas kasus TWK KPK yang dilakukan oleh Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM lebih cenderung tendensius, tidak objektif dan memiliki niat kebencian (mens rea) terhadap Institusi KPK," ungkap Pigai.

Atas beberapa dasar hukum itulah, Pigai menyatakan Komisioner Komnas HAM diduga melakukan pelanggaran kode etik atau norma hukum yang berlaku. Hal itu berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999.

"Dengan melakukan pemantuan dan penyelidikan sebagaimana tanpa mandat, motif negatif tersebut di atas maka Komisioner Komnas HAM yang melakukan penyelidikan patut diduga melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran terhadap norma hukum yang belaku berdasarkan UU 39 tahun 1999 dan Perangkat Kode Etik Komnas HAM," tuturnya.

Lebih lanjut, Pigai menyebut penyelenggaraan proses TWK untuk alih status menjadi ASN tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan PP nomor 41 tahun 2020. Karena itu, urusan pegawai KPK bukan kategori pelanggaran HAM melainkan urusan administrasi yang bisa diuji di PTUN.

"Sehubungan dengan di atas urusan aktor negara tidak termasuk kategori pelanggaran HAM namun urusan administrasi. Seharusnya Komnas HAM tidak boleh melakukan penyelidikan HAM namun diarahkan untuk menguji kelalaian administrasi di PTUN sesuai dengan amanat Pasal 91 poin (1) huruf (d) bahwa 'Komnas HAM tidak lakukan pemeriksaan apabila terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan'. Upaya hukum yang lebih efektif adalah PTUN," ujar Pigai.

Diketahui sebelumnya, Komnas HAM mengumumkan hasil kajian dari laporan yang dilakukan Novel Baswedan dkk terkait polemik TWK pegawai KPK. Hasilnya, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai KPK dinyatakan melanggar 11 hak asasi.

"Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman dan analisis ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa suatu yang sepele karena dari perspektif pelanggaran hak asasi manusianya Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini baik ditinjau dari sisi kebijakan, ditinjau dari tindakan atau perlakuan termasuk juga dari ucapan dalam bentuk pernyataan maupun pernyataan," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan dalam konferensi pers, Senin (16/8).

Berikut ini 11 bentuk pelanggaran HAM:

1. Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum
2. Hak Perempuan
3. Hak Bebas dan Diskriminasi (Ras dan Etnis)
4. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Informasi Publik
8. Hak atas Privasi
9. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul
10. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan
11. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Salah satu pelanggaran yang dilanggar dalam proses TWK pegawai KPK tersebut, misalnya terkait hak perempuan. Komnas HAM menilai terdapat tindakan yang merendahkan martabat dan melecehkan perempuan dalam proses tersebut.

"Terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak perempuan. Fakta yang diperoleh oleh Komnas HAM menemukan adanya tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan melecehkan perempuan dalam penyelenggaraan asesmen dan itu sebagai bentuk kekerasan verbal dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam pasal 49 UU tentang HAM dan juga UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi tentang HAM," kata Munafrizal.

(whn/dhn)