Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wagub Audy Joinaldy disorot karena membeli mobil dinas baru di tengah pandemi COVID-19. Legislator PKB Yanuar Prihatin menilai keduanya tidak etis dan tidak bermoral.
"Pembelian mobil dinas baru untuk para pejabat, baik di pusat maupun daerah, sebaiknya ditunda. Sikon hari ini belum tepat. Apapun alasannya, pembelian mobil dinas baru saat ini sangat tidak etis, tidak bermoral, dan terkesan mengabaikan keadaan masyarakat yang dilanda pandemi," kata Yanuar, kepada wartawan, Rabu (13/8/2021),
Anggota Komisi II DPR ini menilai wajar jika masyarakat memprotes. Sebab, menurutnya, rakyat saat ini tengah menghadapi masa sulit karena pandemi COVID-19.
"Rakyat bisa protes. 'Kok gubernur dan wakil gubernur bisa dengan mudah beli mobil baru, sementara kami masih harus bersusah payah mendapatkan pelayanan kesehatan hadapi COVID-19'," ujar Yanuar.
Dia mengatakan alasan Gubernur Sumbar membeli mobil dinas baru tidak masuk akal. Menurutnya, mobil yang rusak bisa diperbaiki.
"Mobil rusak separah apapun masih bisa diperbaiki. Layanan bengkel mobil sekarang sudah canggih. Apa pun bisa diperbaiki. Nggak masuk akal kalau beli mobil baru karena alasan mobil lama tidak bisa diperbaiki," ucapnya.
Yanuar meminta Kemendagri memberikan peringatan kepada semua kepala daerah untuk tidak membeli kebutuhan di luar penanganan pandemi. Jadi kejadian yang sama tidak terulang.
"Ada baiknya Kemendagri memberikan semacam warning. Bahkan lebih jauh memberikan pedoman kepada para pejabat daerah soal semacam ini supaya tidak lagi kejadian yang sama berulang di daerah lain," tutur Yanuar.
Alasan Mahyeldi Beli Mobil Dinas Baru
Sebelumnya, pembelian mobil dinas gubernur dan wagub Sumbar memang menjadi sorotan karena masih dalam suasana pandemi. Menurut Mahyeldi, pembelian mobil baru dilakukan karena mobil lama sudah rusak. Ia bahkan sempat meminjam mobil salah satu OPD untuk aktivitas sehari-hari.
"Mobil yang kita gunakan, yang lama itu, saya beberapa kali ada gangguan transmisi. Walaupun bisa kita servis, maka tidak safety, sehingga saya pinjam mobil dari OPD yang lain sampai mobil yang baru ini ada," kata Mahyeldi kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).
"Sudah saya pakai, lebih-kurang satu bulan yang lalu. Saya tidak tahu detail harganya. Bukan saya yang beli. Bagian Umum itu," tambah dia.
Mahyeldi mengaku tak tahu harga kendaraan yang digunakan tersebut karena tak ikut serta membeli.
"Saya tidak tahu harga pastinya, karena bukan saya yang membeli. Mobil yang lama masih di sini," ujarnya.
Meski begitu, Mahyeldi mengaku tahu alokasi anggaran untuk mobil dinasnya yang mencapai Rp 1,4 miliar. Namun dia menyebut harga pembelian tak sampai Rp 1,4 miliar.
"Mobil yang saya pakai itu anggaran yang dialokasikan Rp 1,4 M kalau nggak salah. Dan kemudian kita beli yang di bawah itu," kata Gubernur Sumbar.
Kata PKS soal Mobil Dinas Baru Gubernur-Wagub Sumbar
PKS mengingatkan mereka harus memprioritaskan kebutuhan rakyat. "Pertama, rakyat, rakyat, dan rakyat yang utama. Penuhi semua kebutuhan rakyat. Layani rakyat. Dan jaga rakyat, apalagi di masa pandemi," kata Ketua DPP PKS, Madani Ali Sera, ketika dihubungi, Rabu (18/8/2021).
Mardani mengatakan, jika mereka terpaksa mengganti mobil, dia meminta agar kinerja melayani rakyat maksimal. Dia pun mengingatkan agar keduanya menjaga kesederhanaan
"Kedua, jika memang perlu ganti mobil gunakan untuk lebih optimal melayani rakyat. Ketiga, pastikan jaga kesederhanaan," ujarnya.
Simak video 'Gerindra Sumbar soal Mobdin Gubernur-Wagub: Ini Lukai Rasa Keadilan':
(eva/tor)