KPK Menang Gugatan soal Penyitaan Mobil Mewah Cadillac Eks Bupati HST

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 18 Agu 2021 10:49 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi pengadilan. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK memenangi gugatan terkait penyitaan mobil supermewah Cadillac Escalade mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif. Di negara asalnya, Caddilac menjadi salah satu tunggangan Presiden Amerika Serikat.

Kasus bermula saat KPK menangkap Abdul Latif pada 2018. Selama proses penyelidikan, KPK menyita sejumlah kendaraan terkait kasus korupsi suap Rp 23 miliar dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di antaranya Cadillac dan 7 truk molen.

Jumlah tersebut didapat dari sejumlah pihak, berupa fee proyek APBD di beberapa dinas Pemkab Hulu Sungai Tengah selama menjabat sebagai bupati periode 2016-2021. Dari beberapa proyek di Pemkab Hulu Sungai Tengah, Abdul Latief menerima fee dengan kisaran 7,5-10%.

Pada 20 September 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Bupati Abdul Latif terbukti terlibat korupsi dan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Abdul Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai.

Setelah itu, KPK meneruskan kasus TPPU. Nah, PT Sugriwa Agung yang merasa berhak atas sejumlah kendaraan yang disita tidak terima dan menggugat KPK ke PN Jaksel.

PT Sugriwa Agung meminta 7 molen semen dikembalikan kepadanya. Termasuk satu unit Cadillac tipe Escalade nopol B-232-PB untuk dikembalikan kepada Ilham Amrullah, yang diwakili PT Sugriwa Agung.

"Kerugian imateriel. Bahwa dalam proses perkara antara para penggugat melawan tergugat telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang akan tetapi demi hukum untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan tergugat tersebut, maka para tergugat menetapkan nilai kerugian imateriel sebesar Rp 10 miliar," demikian bunyi tuntutan PT Sugriwa Agung.

Namun majelis hakim berkata sebaliknya. Pada 9 September 2020, PN Jaksel mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tersebut di atas.

Mengetahui gugatannya kandas, PT Sugriwa Agung mengajukan banding. Tapi apa kata majelis tinggi?

"Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 September 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding," demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dilansir di website-nya, Rabu (18/8/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Edwarman dengan anggota Nelson Pasaribu dan Abdul Fattah.

Lihat juga video 'Saksi: Bupati HST Abdul Latif Minta Fee Rp 3,6 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)