.webp)
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino dalam nota keberatan atau eksepsi menjelaskan tentang proses penunjukan kontraktor quayside container crane (QCC) di PT Pelindo II. RJ Lino menyebut proses penunjukan langsung itu dibolehkan dalam aturan.
"Timbul pertanyaan apakah penunjukan langsung diperbolehkan, jika merujuk pada peraturan Menhub BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 huruf a, d atau b, dimana penunjukan 3 QCC diperbolehkan. Begitu pula merujuk direksi Pelindo II HK/56/5/10/PS.II/09 tanggal 9 sept 2009 pasal 9 huruf c ayat 1 dimana penunjukan langsung QCC diperbolehkan," ujar RJ Lino saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/8/2021).
RJ Lino menyebut di PT Pelindo II boleh melakukan penunjukan langsung perusahaan dalam proyek pengadaan QCC. Apalagi jika proyek pengadaan QCC ini sudah melewati tahapan yang sulit dan pernah gagal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga penunjukan langsung memenuhi salah satu perusahaan tersebut. Pertama, QCC adalah business critical asset jadi bisa ditunjuk langsung, atau kedua QCC adalah jenis strategi perusahaan itu juga bisa ditunjuk langsung, ketiga telaah QCC telah 2 kali gagal, dan ke-empat karena kongesti pengadaan QCC sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda. Jadi salah satu 4 (syarat) itu bisa jadi penunjukan langsung," ucap RJ Lino.
Diketahui, RJ Lino didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan 3 unit QCC di PT Pelindo II. RJ Lino didakwa memperkaya diri sebesar USD 1.997.740,23.
Jaksa mengatakan hasil kerugian negara terkait pengadaan 3 unit QCC pada PT Pelindo II Tahun 2010 didapat dari perhitungan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas Pengadaan QCC Tahun 2010 pada PT Pelindo II dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Palembang, dan Pontianak.
Jaksa juga menyebut RJ Lino memberi disposisi ke anak buahnya agar segera memproses penunjukan HDHM terkait proyek pengadaan QCC itu. Menindaklanjuti itu, anak buah RJ Lino mengundang HDHM bermaksud menunjuk HDHM terkait pengadaan Twin Lift QCC untuk Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak, serta dokumen administrasi dan teknis sebagai bahan referensi untuk harga penawaran.
"Kemudian Terdakwa memerintahkan Ferialdy Noerlan untuk menandatangani kontrak pengadaan 3 Unit QCC dengan HDHM, atas perintah Terdakwa tersebut, Ferialdny Noerlan meminta Wahyu Hardiyanto untuk mempersiapkan format penandatanganan kontrak dengan HDHM," kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (9/8).
Atas dasar itu, RJ Lino didakwa Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Lihat juga video 'Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Keuangan Negara US$ 1,9 Juta':
