Desak Kemensos Beri Bansos Anak Yatim Piatu Korban Corona, Ini Saran HNW

Khoirul Anam - detikNews
Kamis, 12 Agu 2021 19:19 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
Foto: dok MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan urgensi komitmen Menteri Sosial terkait persetujuannya untuk program bantuan sosial bagi anak yatim piatu karena orang tuanya menjadi korban COVID-19. HNW mengapresiasi Mensos yang menegaskan akan melaksanakan program tersebut setelah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan.

Tetapi, HNW menilai bahwa program tersebut bisa dijalankan segera, yakni tanpa menunggu tambahan dari Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2022.

Menurut kajiannya, untuk melaksanakan program kepedulian sosial bagi anak yatim piatu korban COVID-19 cukup melalui mekanisme realokasi internal anggaran Kemensos 2021. Hal ini, kata dia, karena jumlah anak yatim calon penerima program itu tidak banyak.

HNW memaparkan, kalau setiap anak yatim per bulan diberi bantuan sosial sejumlah Rp 300.000, maka anggaran bulanan yang dibutuhkan hanya sebesar Rp 3,6 miliar.

Adapun ia mengusulkan agar realisasi program itu dimulai dengan momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021. Sehingga, lanjutnya, anggaran untuk 2021 hanya 5 dikali Rp 3,6 miliar, yakni Rp 18 miliar.

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan anggaran yang sangat kecil bila dibandingkan dengan Rp 187,84 triliun untuk Perlindungan Sosial dalam PEN. Tetapi, bisa berdampak sosial dan psikologis yang sangat besar di mata masyarakat dan para anak yatim piatu itu.

"Hari Minggu lalu, Mensos sudah menyetujui program bantuan bagi anak yatim piatu korban COVID-19. Akan sangat baik bila segera mengumumkan kapan dan bagaimana realisasinya. Sambil merapikan data anak yatim piatu korban COVID-19 itu, sangat baik jika program bantuan sosial untuk anak yatim korban COVID-19 itu mulai dilaksanakan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76," kata HNW dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021).

"Sebagai bukti kehadiran negara Indonesia, yang kemerdekaannya adalah untuk melindungi dan memakmurkan seluruh tumpah darah dan semua warga Indonesia, di antaranya menghadirkan kepedulian yang nyata terhadap penderitaan anak-anak yatim piatu, sebagaimana amanah UUD NRI 1945," lanjutnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menaksir, minimal anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan senilai Rp 300.000 per bulan per anak kepada tidak lebih dari 12.000 anak yatim piatu korban COVID-19. Ia menjelaskan, dari Agustus hingga Desember 2021, hanyalah Rp 18 miliar.

Ia mengusulkan, setidaknya ada tiga skema pembiayaan yang mungkin dilakukan untuk merealisasi program bantuan sosial bagi anak yatim piatu karena COVID-19 yang secara sosial sangat penting dan tidak memerlukan anggaran besar.

Pertama adalah dengan merelokasi anggaran di internal Kemensos yang sudah ada dan belum sepenuhnya terserap dalam kegiatan di Kemensos, antara lain dengan merelokasikan anggaran Bantuan Program Sembako Non Tunai (BPNT).

Ia menyebut, hingga Juni 2021 realisasinya paling rendah baru 38%, sehingga masih tersisa sekitar Rp 27 triliun. Sementara itu, pada 2020, program ini juga tidak terserap sekitar 7 persen dan penyerapan paling rendah di antara bansos yang lainnya.

Kedua, dengan realokasi anggaran verivali data senilai Rp 1,3 triliun yang digunakan terpusat dan menyebabkan inefisiensi anggaran senilai Rp 500 miliar berdasarkan temuan KPK.

"BPNT merupakan bansos dengan penyerapan terendah dan anggaran verivali memunculkan inefisiensi sangat besar. Wajar bila Mensos diperbolehkan untuk menggunakan dua skema tidak terserap tersebut untuk sedikit dipergunakan bagi pembiayaan program bantuan sosial untuk anak yatim piatu korban COVID-19," ujarnya.

HNW menambahkan, alternatif skema ketiga adalah agar anak-anak yatim piatu bisa diikutsertakan dalam program bansos baru Kemensos untuk 5,9 juta KPM dengan anggaran cukup besar Rp 7,08 triliun.

HNW menilai ketiga skema tersebut sangat mungkin dijalankan dalam waktu dekat karena hanya membutuhkan realokasi internal dari anggaran Kemensos dan persetujuan bersama dengan Komisi VIII DPR-RI. Menurutnya, para wakil Rakyat di Komisi VIII DPR-RI akan mendukung secara legal realokasi anggaran untuk program kerakyatan seperti bantuan bagi anak yatim piatu korban COVID-19.

"Dibutuhkan langkah lebih gesit dan profesional dari Kemensos untuk segera mengusulkan realokasi internal anggaran Kemensos, menyiapkan data anak yatim piatu korban COVID-19 yang lebih akurat. Kemudian dirapatkan dengan Komisi VIII DPR-RI dalam rangka persetujuan legal formal atas program dan anggaran bantuan sosial yang sangat strategis tapi dengan anggaran minimal itu dengan memastikan penerima bantuan dan jumlah yang akan diterimakan benar-benar tepat sasaran dan tepat guna," kata dia.

"Hal ini tidak akan sulit untuk direalisasikan, apalagi bila Mensos benar-benar berempati dan merasakan kesusahan anak yatim atau bahkan yatim piatu karena orang tuanya mendadak wafat oleh COVID-19. Program ini juga akan mudah dan cepat bisa diwujudkan apabila Mensos melaksanakan komitmennya membantu merealisasikan program bantuan sosial untuk anak-anak yatim piatu korban COVID-19 ini," pungkasnya.

(mul/mpr)