Round-Up

Surat Puan soal Seleksi Anggota BPK Akhirnya Digugat

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 21:36 WIB
Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani (Tangkapan layar)
Jakarta -

Surat Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digugat kelompok masyarakat sipil. Surat tersebut digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dinilai janggal.

Kelompok masyarakat sipil yang menggugat surat Puan Maharani adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Gugatan MAKI dan LP3HI telah terdaftar di laman resmi PTUN Jakarta bernomor perkara 191/G/2021/PTUN Jakarta.

"Gugatan ke PTUN sudah resmi didaftarkan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

Boyamin mengatakan Puan Maharani telah menerbitkan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 nama. Ada 2 nama calon anggota BPK yang menurut Boyamin dipaksakan lolos, sehingga digugat, yakni Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.

"Gugatan ini bertujuan membatalkan surat tersebut dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan dari kedua orang tersebut," ucapnya.

MAKI menilai perlu mengawal DPR untuk mendapatkan calon anggota BPK yang baik dan integritas tinggi. Termasuk tidak boleh meloloskan calon yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

"Jika kedua orang ini tetap diloloskan dan dilantik dengan Surat Keputusan Presiden, MAKI juga akan gugat PTUN atas SK Presiden tersebut," imbuhnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan juga 'Pengamat Sarankan Politisi Sumbang Gaji Daripada Pasang Baliho':

[Gambas:Video 20detik]