Donor Asing Dipersoalkan BEM Nusantara, Ini Kata ICW

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 15:52 WIB
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Aliansi BEM Nusantara meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait aliran dana dari luar negeri. ICW menyebut seluruh dana dari luar negeri atau dana hibah yang masuk ke ICW sudah lewat persetujuan pemerintah Indonesia.

Awalnya, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, menjelaskan terkait banyaknya tuduhan akhir-akhir ini terkait dana yang masuk ke ICW. Adnan menyebut salah satu yang sempat dipersoalkan terkait dana sebesar Rp 96 miliar dari UNODC.

"Dalam tuduhan terbaru disebutkan ICW menerima dana Rp 96 miliar yang diterima dari UNODC dan mengalir lewat KPK. Kami perlu sampaikan bahwa informasi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasar sama sekali alias palsu," kata Adnan dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Adnan menyebut, berdasarkan laporan audit keuangan ICW periode 2010-2014 dan dokumen kontrak kerja sama program penguatan KPK antara ICW dengan UNODC, ICW hanya mendapatkan dana sekitar Rp 1,47 miliar.

Lebih lanjut, Adnan lantas membahas bantuan dana hibah dari negara lain ke ICW sudah sesuai dengan peraturan hibah internasional. Selain itu, Adnan memastikan seluruh dana dari donor yang masuk ke ICW juga sudah berdasarkan persetujuan dari pihak pemerintah Indonesia. Karena itulah, Adnan mempertanyakan hal yang dipersoalkan oleh BEM Nusantara.

"Program yang didanai dari Uni Eropa ini juga telah diketahui dan disetujui untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana prosedur hibah internasional yang berlaku," ucapnya.

"Kami tambahkan bahwa di luar program ICW-UNODC, ICW juga menjalin kerja sama dengan pihak donor lain, seperti USAID, Ford Foundation, atau kantor kedutaan negara sahabat yang mana persetujuan prinsipil atas program hibah maupun pelaksanaannya harus terlebih dahulu didapatkan dari perwakilan pemerintah Indonesia," lanjutnya.

Adnan lantas menjelaskan alasan ICW tidak pernah mempermasalahkan informasi keliru yang selalu diarahkan ke ICW. Dia beralasan pihaknya memang sengaja tidak ingin mengambil jalur hukum atas dasar pencemaran nama baik tersebut.

"Kami tidak mengambil jalur hukum atas berbagai tuduhan yang menyesatkan tersebut karena pasal pencemaran nama baik merupakan salah satu pasal yang dapat mengekang demokrasi di Indonesia. Sedari awal kami menentang penggunaan pasal tersebut karena dalam praktiknya mudah sekali disalahgunakan untuk membungkam suara kritis warga masyarakat. Kami lebih memilih untuk menggunakan jalur dialog dan beradu argumentasi serta bukti sebagai jalan keluar untuk mencari kebenaran dalam berbagai hal," ujarnya.

Tonton juga Video: ICW Terbuka Selesaikan Masalah dengan Moeldoko Secara Musyawarah

[Gambas:Video 20detik]