.webp)
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) resmi menggugat Ketua DPR RI Puan Maharani ke PTUN Jakarta. Puan digugat menyangkut seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Gugatan ke PTUN sudah resmi didaftarkan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (10/9/2021).
Gugatan MAKI dan LP3HI telah terdaftar di laman resmi PTUN Jakarta. Gugatan ini bernomor perkara 191/G/2021/PTUN Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini, kuasa hukum MAKI dan LP3HI (terdiri dari Marselinus Edwin Hardian SH dan Lefrand Kindangen SH) telah resmi mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dan telah mendapat register perkara nomor 191/G/2021/PTUN Jakarta," ujar Boyamin.
Boyamin mengatakan Puan Maharani telah menerbitkan Surat Ketua DPR nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang. Ada 2 nama yang menurut Boyamin dipaksakan lolos, sehingga digugat.
"Gugatan ini bertujuan membatalkan surat tersebut dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan dari kedua orang tersebut," ucapnya.
MAKI menilai perlu mengawal DPR untuk mendapatkan calon anggota BPK yang baik dan integritas tinggi. Termasuk tidak boleh meloloskan calon yang diduga tidak memenuhi persyaratan.
"Jika kedua orang ini tetap diloloskan dan dilantik dengan Surat Keputusan Presiden, MAKI juga akan gugat PTUN atas SK Presiden tersebut," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Tonton juga Video: Pengamat Sarankan Politisi Sumbang Gaji Daripada Pasang Baliho
Elite PDIP Minta Tak Main Ancam
Sebelumnya, rencana MAKI menggugat Puan Maharani ke PTUN Jakarta terkait seleksi calon anggota BPK mendapat tanggapan dari elite PDIP. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno meminta MAKI tak mempolitisasi seleksi calon anggota BPK.
"Semua masukan dari masyarakat pasti kami tampung, termasuk apa yang disampaikan MAKI," kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (6/8).
Di DPP PDIP, Puan Maharani menjabat Ketua Bidang Politik dan Keamanan. Hendrawan mengingatkan MAKI agar tak main ancam menggugat Puan.
"Yang penting jangan belum apa-apa dipolitisir dan main ancam," ujarnya.
