Bisakah Surat Pemberitahuan Puan soal Calon Anggota BPK Digugat MAKI ke PTUN?

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 07 Agu 2021 07:24 WIB
Dua orang ahli dihadirkan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Uji Formil UU KPK. Dua orang ahli itu yakni Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.
Bivitri Susanti (Foto: Ari Saputra)

Lalu apakah gugatan MAKI itu akan diterima PTUN jika diajukan? Bivitri menyebut pengadilan akan memutuskan berdasarkan proses hukum yang ada.

"Masalah apakah nanti PTUN bisa menerimanya atau tidak, saya ataupun siapa saja tidak bisa menilainya sekarang kalau cuma berdasarkan berita, karena ada prosesnya tersendiri di PTUN," sebut Bivitri.

Bivitri menuturkan diterima atau tidak gugatan tersebut tergantung bukti dan argumentasi penggugat. Namun demikian, Bivitri menilai langkah hukum yang akan dilakukan MAKI baik untuk dilakukan.

"Ya, tergantung bukti dan argumennya. Kalau secara substantif bisa saja dibawa untuk diuji ke pengadilan. Langkah hukum seperti itu sangat baik untuk dilakukan," jelasnya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebelumnya mengatakan pihaknya berencana menggugat Puan Maharani karena telah menerbitkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI. Perihal surat tersebut, yakni Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang.

"Atas dugaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, MAKI minggu depan akan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta sebagaimana draf terlampir," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (6/8).

"Gugatan ini bertujuan membatalkan surat tersebut dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan dari kedua orang tersebut," lanjut dia.


(lir/zak)