Siapa 2 Calon Anggota BPK yang Bikin MAKI Ancam Gugat Puan?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 14:10 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani terancam digugat MAKI. Ini karena persoalan dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga tidak memenuhi syarat. Siapakah dua orang ini sehingga bikin Puan terancam gugatan?

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerbitkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang. Dari 16 orang tersebut, terdapat dua orang calon anggota BPK yang MAKI duga tidak memenuhi persyaratan, yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.

Berdasarkan riwayat hidup, Nyoman Adhi Suryadnyana pada periode 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai Manado (kepala satker eselon III), yang juga merupakan pengelola keuangan negara (kuasa pengguna anggaran/KPA).

Sedangkan Harry Z Soeratin pada Juli 2020 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang juga merupakan jabatan KPA, dalam arti masih menyandang jabatan KPA.

"Atas dugaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, MAKI minggu depan akan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta sebagaimana draf terlampir," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (6/8/2021).

"Gugatan ini bertujuan membatalkan surat tersebut dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan dari kedua orang tersebut," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Ketentuan pengaturan ini mengandung makna bahwa seorang calon anggota BPK dapat dipilih untuk menjadi anggota BPK, apabila calon anggota BPK tersebut telah meninggalkan jabatan (tidak menjabat) di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat 2 tahun terhitung sejak pengajuan sebagai calon anggota BPK.

Lihat juga video 'BPK: Defisit APBN 2020 Melebar Menjadi Rp 947,7 Triliun dari PDB':

[Gambas:Video 20detik]



Simak DPR minta fatwa MA di halaman berikutnya.