Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tata ruang pembangunan Indonesia berdasarkan koridor strategis. Pembangunan di Indonesia dinilai harus memperhatikan faktor bencana.
Pesan Megawati itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Basuki, dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung pada Masa COVID-19' yang digelar DPP PDIP, Jumat (6/8/2021). Turut hadir Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono, Ketua OJK Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto.
Hasto mengaku melaporkan acara itu kepada Megawati. Mengetahui adanya acara tersebut, Megawati langsung menitipkan salam sekaligus pesan.
"Bu Megawati menyampaikan salam dan mengingatkan tak hentinya agar Kementerian PUPR terus mendorong kebijakan tata ruang, pastikan seluruh upaya pembangunan Indonesia Raya didasarkan koridor strategis," kata Hasto menyampaikan pesan dari Megawati.
Hasto bercerita Presiden RI ke-1 Sukarno menetapkan berbagai bentuk koridor strategis. Misalnya, Pulau Sumatera akan menjadi pusat perkebunan. Sementara untuk Pulau Jawa, tata ruangnya adalah industri jasa, dan khusus Bandung, menjadi pusat industri pertahanan.
Pulau Kalimantan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kekuatan angkatan udara. Maluku disiapkan menjadi pusat industri maritim, sedangkan di Papua menjadi pusat pertahanan kelautan Indonesia.
"Bu Mega mengingatkan konsepsi tata ruang harus disiapkan dengan sebaiknya. Sehingga pembangunan Indonesia Raya dilaksanakan dengan visi jangka panjang, walau pemerintahan hanya maksimal 10 tahun sesuai periodisasinya," beber Hasto.
Selain itu, Hasto mengatakan Megawati meminta perhatian Menteri Basuki agar memastikan adanya kebijakan bangunan tahan gempa. Karena Indonesia hidup di lingkungan cincin api (ring of fire) dengan potensi gempa, termasuk akibat megathrust di laut selatan Jawa.
"Dalam dialog Bu Mega dengan Pak Basuki, memang diketahui bahwa hal ini adalah kewenangan pemerintah daerah. Tapi karena kita negara kesatuan, Kementerian PUPR seharusnya tetap bisa memastikan seluruh regulasi konstruksi memperhitungkan faktor bencana itu," tambah Hasto.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
(rfs/gbr)